JAKARTA — Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Jumat malam menimbulkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Anggota Komisi A DPRD DKI, Kevin Wu, mendesak Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bangunan milik pemprov guna memastikan kelaikan dan mengantisipasi potensi kebakaran.
Desakan pemeriksaan berkala
Kevin menegaskan adanya kebutuhan pemeriksaan berkala, yang menurutnya tidak boleh dilakukan hanya setelah terjadi insiden. Pemeriksaan tersebut, katanya, harus meliputi kondisi konstruksi serta kelistrikan gedung untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi.
"Seharusnya Pemprov memiliki tim yang selalu mengawasi bangunan dari segi kelaikan dan bahaya kebakaran. Tim tersebut bertugas untuk selalu mengecek kondisi bangunan baik dari konstruksinya hingga panel listriknya. Apakah masuk standar aman atau tidaknya,"
Ia juga menyoroti dugaan sejumlah fasilitas keselamatan kebakaran tidak berfungsi saat api melanda gedung Bapenda. Kevin menyebut dugaan tersebut setelah pengamatan terhadap proses penanganan di lokasi dan meminta agar semua perangkat keselamatan seperti fire sprinkler dicek dan dipastikan operasional.
Dampak pada layanan publik dan langkah pemerintah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa data perpajakan daerah tetap aman karena telah dicadangkan secara digital. Pernyataan itu dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait potensi gangguan layanan perpajakan akibat kebakaran.
Meski data perpajakan aman, kebakaran berdampak pada perangkat operasional yang berada di gedung. Salah satu dampak nyata adalah terganggunya layanan Traffic Management Center (TMC)/Intelligent Traffic Control System (ITCS) Dinas Perhubungan yang berlokasi pada lantai 16 gedung tersebut. Akibat kerusakan, pengaturan lampu lalu lintas yang sebelumnya otomatis harus dilakukan secara manual sementara waktu.
Pramono, menurut keterangan resmi, telah menginstruksikan penebalan personel Dinas Perhubungan di lapangan untuk memastikan arus lalu lintas tetap teratur dan keselamatan pengguna jalan terjaga selama proses peralihan pengendalian lampu lalu lintas dari sistem otomatis ke pengaturan manual.
Permintaan DPRD dan hal teknis yang perlu diklarifikasi
Selain meminta pemeriksaan kelaikan, DPRD juga menginginkan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan kebakaran di semua bangunan milik Pemprov. Kevin mengingatkan bahwa pemeriksaan tidak cukup dilakukan sekali; jadwal pemeliharaan dan uji fungsi sarana keselamatan harus dibuat dan diawasi secara berkala.
- Pastikan tim inspeksi permanen untuk kelaikan dan keselamatan gedung.
- Lakukan uji fungsi berkala pada sistem deteksi dan pemadam otomatis seperti fire sprinkler dan alarm.
- Audit instalasi kelistrikan dan panel distribusi agar potensi korsleting dapat diminimalkan.
Permintaan DPRD datang di tengah upaya penanganan pascainsiden yang memerlukan koordinasi lintas OPD. Selain Dinas Perhubungan, OPD terkait lain diwajibkan menilai kerusakan fasilitas dan merencanakan langkah pemulihan layanan publik.
| Kronologi Singkat | Informasi |
|---|---|
| Waktu kebakaran | Jumat malam (laporan menyebut kejadian Jumat malam) |
| Lantai terdampak | Lantai 16 (TMC/ITCS terdampak); DPRD menyebut pengamatan pada fasilitas keselamatan |
| Keamanan data perpajakan | Dikonfirmasi aman dan dicadangkan secara digital |
| Tindakan sementara | Pengaturan lampu lalu lintas dilakukan manual; tambahan personel di lapangan |
Hingga keterangan terakhir dari sumber yang menyampaikan kepada Kompas, sejumlah rincian teknis lain — termasuk penyebab pasti kebakaran, laporan jumlah korban, dan estimasi kerugian material — belum dirinci. DPRD meminta hasil investigasi dan pemeriksaan segera dipublikasikan setelah tim terkait menyelesaikan kajian.
Kebakaran gedung pemerintahan menimbulkan perhatian publik karena potensi gangguan terhadap layanan administrasi dan keselamatan warga. Permintaan DPRD agar pemeriksaan kelaikan dilakukan secara menyeluruh dan berkala menegaskan kebutuhan tata kelola bangunan milik pemerintah yang proaktif, bukan reaktif terhadap insiden.
Kontrol lanjutan atas fungsi sistem keselamatan kebakaran serta transparansi hasil pemeriksaan akan menjadi indikator penting bagi publik untuk menilai kesiapan Pemprov DKI mengelola risiko kebakaran pada aset-asetnya.
