Makassar — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp1,19 triliun yang saat ini dikerjakan pada sembilan lokasi di provinsi tersebut.
Skema multi years dan cakupan proyek
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel, Angkaswantoro, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat menggunakan skema multi years contract yang berlangsung pada 2025 sampai 2026. Menurutnya, seluruh pagu untuk program SR di Sulsel pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,73 triliun yang disiapkan untuk pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
"Kalau pagu anggaran untuk Sekolah Rakyat tahun 2026 ini sekitar Rp1,73 triliun dan yang sudah terealisasi untuk sembilan SR itu sebesar Rp1,19 triliun. Anggaran Rp1,73 triliun itu untuk 16 Sekolah Rakyat,"
Angkaswantoro menambahkan bahwa target awal di Sulsel semula sebanyak 14 lokasi, namun setelah perencanaan dan dukungan meningkat menjadi 16 sekolah yang masuk program pembangunan.
Sebaran pembangunan
Dari data Kanwil DJPb, sembilan Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses pembangunan tersebar di berbagai daerah. Lokasi-lokasi tersebut meliputi:
- Kota Makassar
- Kabupaten Sinjai
- Kabupaten Takalar
- Kabupaten Bone
- Kabupaten Sidrap
- Kabupaten Wajo
- Kabupaten Barru
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Soppeng
Sementara itu tujuh daerah lain telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan yang direncanakan mulai pada 2026, yakni:
- Luwu
- Luwu Utara
- Luwu Timur
- Selayar
- Pangkep
- Toraja Utara
- Enrekang
Target kapasitas dan tujuan program
Program Sekolah Rakyat di Sulsel direncanakan mampu menampung sekitar 1.750 siswa pada 16 sekolah tersebut. Angkaswantoro menegaskan bahwa penambahan sekolah dari target awal mencerminkan dukungan yang kuat baik dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap penguatan akses dan fasilitas pendidikan dasar.
| Item | Data |
|---|---|
| Pagu anggaran 2026 | Rp1,73 triliun |
| Realisasi untuk 9 SR | Rp1,19 triliun |
| Jumlah SR yang direncanakan | 16 sekolah |
| Kapasitas target siswa | 1.750 siswa |
Implikasi bagi daerah dan pelaksanaan
Pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota yang tersebar menunjukkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang sebelumnya kekurangan sarana belajar memadai. Namun, realisasi anggaran yang sudah dicatat sebagian besar masih bergantung pada kelancaran administrasi dan penyelesaian pekerjaan konstruksi di lapangan.
Daerah-daerah yang masuk prioritas pada tahap berikutnya perlu menyiapkan dukungan administratif, lahan, serta koordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar proses pelelangan, kontrak, dan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal multi years.
Langkah selanjutnya
Menurut pernyataan Kanwil DJPb, pekerjaan pembangunan pada sembilan lokasi yang telah terealisasi anggarannya tetap dipantau progresnya. Sementara itu tujuh lokasi prioritas diharapkan memulai proses pada 2026 setelah persiapan dan perencanaan akhir diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian terkait.
Publik dan pemangku kepentingan akan memonitor kelanjutan proyek ini, terutama terkait hasil akhir fasilitas pendidikan dan ketercapaian target kapasitas siswa yang dijanjikan pemerintah pusat.
Peliputan terkait tahapan selanjutnya, penyerapan anggaran, serta dampak langsung terhadap akses pendidikan di kabupaten/kota terkait akan terus dipantau dan dilaporkan.
