Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat kepastian anggaran sebesar Rp97 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan beberapa lokasi yang terdampak bencana pada 2025. Kepastian itu disampaikan setelah Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Bupati Boalemo, Rum Pagau, beraudiensi dengan Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta Timur pada Senin, 10 Agustus 2026.
Target pencairan dan proses administrasi
Pihak BNPB menjelaskan bahwa perencanaan keuangan terhadap usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah selesai pada Agustus 2026 dan pencairan anggaran ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Agustus 2026. Menurut penjelasan gubernur usai pertemuan, masih terdapat sejumlah administrasi terkait keuangan yang harus diselesaikan sebelum dana bisa dicairkan.
"Pertemuan tadi mengonfirmasi kembali usulan yang pernah kami ajukan ke BNPB terkait dengan kejadian bencana di Provinsi Gorontalo. Sudah ada konfirmasi dari kepala BNPB untuk segera dilaksanakan hingga ada beberapa adminstrasi yang berkaitan dengan keuangan harus selesaikan. Direncanakan Agustus akhir sudah bisa kita laksanakan,"
Prioritas lokasi dan jenis pekerjaan
Gubernur Gusnar menyatakan anggaran akan digunakan untuk membiayai proyek penanganan lokasi yang terdampak bencana pada 2025. Salah satu lokasi perhatian adalah Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang sebelumnya telah ditinjau langsung oleh gubernur. Selain itu, usulan penanganan mencakup pembangunan beberapa struktur di wilayah lain provinsi.
- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Desa Harapan, Wonosari, Kabupaten Boalemo.
- Pembangunan dua jembatan.
- Pembangunan dua talud.
- Pembangunan dua tanggul.
| Lokasi | Jenis Pekerjaan |
|---|---|
| Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo | Penanganan lokasi terdampak (rehabilitasi/rekonstruksi) |
| Kabupaten Bone Bolango | Pembangunan/rehabilitasi jembatan/talud/tanggul |
| Kabupaten Gorontalo | Pembangunan/rehabilitasi jembatan/talud/tanggul |
| Kota Gorontalo | Pembangunan/rehabilitasi jembatan/talud/tanggul |
Koordinasi antarlembaga dan implikasi bagi masyarakat
Dalam audiensi, Gubernur Gusnar didampingi Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi dan Kepala BPBD Boalemo Roslina Karim. Dari pihak BNPB hadir pula Sekretaris Utama Rustian serta sejumlah pejabat eselon I. Pertemuan itu menegaskan perlunya penyelesaian administrasi keuangan sebelum pelaksanaan proyek dimulai.
Realokasi dan pencairan dana BNPB berimplikasi langsung terhadap upaya pemulihan infrastruktur dan perlindungan masyarakat di wilayah rawan bencana. Perbaikan jembatan, talud, dan tanggul akan mengurangi kerentanan terhadap banjir, longsor, dan kerusakan akibat gelombang/abrasi pada titik-titik kritis di provinsi.
Meski demikian, rincian anggaran per lokasi, jadwal pelaksanaan teknis, serta mekanisme pengadaan dan pemantauan proyek belum dirinci dalam keterangan publik yang disampaikan usai pertemuan. Pihak Pemprov dan BPBD diharapkan segera menjelaskan kronologi pelaksanaan, penanggung jawab pekerjaan, dan upaya mitigasi sepanjang proses agar manfaat pencairan dapat dirasakan cepat oleh masyarakat terdampak.
Sumber resmi menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki infrastruktur yang terdampak sekaligus memperkuat proteksi bagi masyarakat di wilayah rawan. Keputusan lanjutan akan bergantung pada penyelesaian administrasi keuangan dan koordinasi teknis antara Pemprov Gorontalo, BPBD, dan BNPB sebelum akhir Agustus 2026.
