Penghentian Operasional dan Dasar Regulasi
Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Dalam Surat BGN Nomor 4041/D.TWS/09/2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, tercantum penghentian operasional sementara terhadap 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Skala Sanksi dan Jangka Waktu
Menurut isi surat tersebut, pelanggaran dikenai sanksi sedang berupa penghentian semua hak operasional maksimal 20 hari kalender sampai dokumen perizinan sanitasi diserahkan. Langkah ini menandakan bahwa BGN menempatkan aspek kebersihan dan sanitasi sebagai syarat mutlak kelayakan operasional dapur penyedia MBG.
Sebaran dan Dampak pada Distribusi MBG
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jember, Achmad Imam Fauzi, menyatakan bahwa 46 SPPG yang dihentikan sementara tersebar di beberapa kecamatan. Dapur-dapur tersebut selama ini memproduksi ribuan porsi MBG setiap hari dan menyalurkannya ke sekolah-sekolah, sehingga penghentian operasional berpotensi mengganggu layanan gizi bagi pelajar jika tidak segera ditangani.
- Kecamatan terdampak: Jombang, Ajung, Bangsalsari, Balung, Umbulsari, Kalisat, dan Sumberjambe.
- Jumlah SPPG dihentikan: 46 unit.
- Maksimal masa penghentian: 20 hari kalender atau hingga SLHS diserahkan.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Surat BGN | Nomor 4041/D.TWS/09/2026 |
| Penandatangan | Deputi Pemantauan & Pengawasan BGN, Ketut Sumedana |
| Jumlah SPPG | 46 |
| Masa sanksi | Maksimal 20 hari kalender |
Respons Pemkab Jember dan Proses Verifikasi
Pj Sekda Achmad Imam Fauzi menyampaikan bahwa langkah BGN sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember. Pemkab telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap seluruh dapur SPPG dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil verval tersebut dilaporkan secara tertutup oleh Bupati Jember kepada pihak-pihak di Jakarta, dan kemungkinan menjadi salah satu rujukan BGN.
"BGN kembali menerbitkan surat penghentian operasional sementara terhadap 46 dapur penyedia makanan MBG di Kabupaten Jember karena tidak mengantongi SLHS,"
Fauzi mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera melengkapi dokumen perizinan sanitasi. Ia menekankan agar pengelola menjalankan kewajiban administratif dan teknis sesuai ketentuan pusat agar program pemenuhan gizi dapat berjalan tanpa risiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
Konsekuensi dan Langkah Ke Depan
Penghentian sementara ini menimbulkan implikasi ganda: terlebih bagi anak sekolah yang selama ini bergantung pada MBG, serta bagi pengelola dapur yang harus menanggung gangguan operasional. Sementara itu, upaya pemenuhan SLHS menjadi prasyarat untuk memastikan keamanan pangan dan kebersihan layanan. Pemerintah daerah dan pengelola SPPG kini dihadapkan pada kebutuhan percepatan perbaikan sanitasi serta administrasi perizinan agar layanan dapat dipulihkan.
Ke depan, yang perlu diantisipasi adalah koordinasi antara OPD terkait, BGN, dan pengelola dapur untuk memetakan langkah perbaikan yang konkret sehingga distribusi MBG tidak terputus lama dan kualitas layanan tetap terjaga.
