Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan langkah pemeriksaan formal setelah sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial memicu keprihatinan publik. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan pihaknya telah memanggil pejabat yang diduga tampil dalam rekaman tersebut untuk meminta penjelasan dan klarifikasi.
Pengakuan, pengunduran diri, dan langkah selanjutnya
Dalam proses klarifikasi pada Senin, 24 Agustus 2026, pejabat yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar mengakui bahwa dirinya terlihat dalam rekaman. Menurut Arry, yang bersangkutan juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang diembannya.
“Begitu kami menerima rekaman yang beredar, kami langsung mengambil langkah dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,”
Arry menegaskan bahwa meski pengunduran diri telah disampaikan, proses penelusuran tidak otomatis dihentikan. Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memastikan penyelesaian kasus berjalan berdasarkan mekanisme serta aturan yang berlaku.
Pengawasan disiplin aparatur
Tujuan pemeriksaan, menurut keterangan resmi, adalah untuk menentukan apakah peristiwa yang terekam itu mengandung unsur pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diambil agar setiap keputusan memiliki dasar administrasi yang jelas dan tahan uji.
Arry juga menyampaikan bahwa perkembangan kasus sudah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan arahan gubernur adalah agar semua tahapan penanganan dijalankan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan formal terhadap pejabat terkait. Pernyataan resmi itu menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi untuk menempatkan masalah ini pada ranah prosedural birokrasi.
Rekaman viral dan respons publik
Rekaman sempat beredar luas di berbagai platform media sosial sehingga menarik perhatian publik. Respons pemerintah daerah yang cepat—mulai dari pemanggilan pejabat hingga pembentukan tim pemeriksa—menunjukkan upaya untuk meredam kegaduhan dan memberi kepastian proses hukum/administratif.
Mekanisme pemeriksaan yang dipilih Pemprov Sumbar mencakup klarifikasi awal, penetapan tim pemeriksa ad hoc, dan kemungkinan pemeriksaan formal. Tujuannya adalah menilai bukti dan keterangan untuk menentukan ada tidaknya sanksi disipliner sesuai ketentuan kepegawaian.
- 24 Agustus 2026: Pemprov memanggil pejabat terkait untuk klarifikasi.
- Pejabat mengakui keberadaannya dalam rekaman dan menyampaikan pengunduran diri.
- Pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menindaklanjuti pemeriksaan formal.
Kerangka pemeriksaan
Pemeriksaan internal semacam ini biasanya menilai elemen faktual dalam rekaman, keterangan saksi, serta konteks pelanggaran yang mungkin melanggar ketentuan disiplin ASN. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif dapat diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian dan etik pelayanan publik.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 24 Agustus 2026 | Pemanggilan pejabat dan klarifikasi; pejabat mengakui ada dalam rekaman; pengunduran diri dilaporkan |
| Setelah 24 Agustus 2026 | Pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc dan pelaksanaan pemeriksaan formal sesuai arahan gubernur |
Publik menunggu hasil pemeriksaan untuk melihat apakah ada tindak lanjut administratif atau sanksi yang dijatuhkan. Langkah transparan dan akuntabel penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang sarat tradisi adat dan tata nilai ini.
Kasus ini mengingatkan kembali pentingnya integritas pejabat publik dalam memegang amanah serta perlunya mekanisme pengawasan internal yang efektif. Meski pengunduran diri dapat menjadi salah satu respons awal, pemeriksaan formal tetap diperlukan agar penyelesaian memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.
Pemegang kebijakan di provinsi kini dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan penegakan disiplin dengan penghormatan terhadap proses administrasi yang adil—sebuah rangkaian langkah yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjaga wibawa lembaga pemerintah daerah.
