Merauke — Pemerintah Kabupaten Merauke memaparkan sejumlah persoalan administrasi dan tata kelola kepegawaian dalam rangka evaluasi tiga tahun pembentukan Provinsi Papua Selatan. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan yang melibatkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, dan jajaran Pemkab Merauke, Senin, 10 Agustus 2026.
Jumlah ASN dan beban anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Merauke, Salvianus Laiyan, menyampaikan rincian jumlah pegawai yang menjadi salah satu sumber tantangan anggaran daerah. Menurut Salvianus, keberadaan pegawai negara sipil dan non-ASN di kabupaten cukup besar sehingga menimbulkan tekanan terhadap belanja pegawai.
Data yang dipaparkan menyebutkan total pegawai di Merauke mendekati angka puluhan ribu, dengan rincian sebagai berikut:
| Jenis Pegawai | Perkiraan Jumlah |
|---|---|
| ASN | 6.500 |
| Non-ASN (pegawai kontrak/staff) | 2.100 |
| Total mendekati | ~10.000 |
Salvianus menjelaskan sebagian ASN telah diproses untuk dialihkan ke pemerintah provinsi sejak pembentukan Provinsi Papua Selatan. Sebanyak 734 pegawai telah melewati proses pengalihan administrasi dan mayoritas telah memiliki status kepegawaian di provinsi baru. Namun proses pengalihan untuk beberapa individu masih harus diselesaikan.
Penataan tenaga pendidik SMA/SMK
Isu lain yang mengemuka adalah penataan tenaga pendidik di jenjang menengah atas. Pada tahap awal transisi, kata Salvianus, ada pengembalian tenaga guru dari pemerintah provinsi induk. Jumlah guru yang kembali tersebut menjadi fokus verifikasi data dan proses alih kelola.
Angka-angka yang disampaikan Pemkab menunjukkan dinamika administrasi berikut:
- Awalnya, 718 guru SMA/SMK dilaporkan dikembalikan dari Provinsi Papua induk ke Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Setelah pendataan ulang, Pemkab menyiapkan sekitar 1.200 pegawai untuk proses alih ke Provinsi Papua Selatan — angka ini termasuk guru dan kemungkinan staf administrasi yang sebelumnya belum diperhitungkan dalam jumlah awal;
- Proses alih status dan administrasi masih membutuhkan penyelesaian teknis untuk sejumlah individu.
"Awalnya kami dikembalikan oleh Provinsi Papua induk, guru-guru SMA/SMK itu sebanyak 718, tapi itu hanya guru. Kita tidak bicara staf administrasinya. Setelah kita data ulang, kurang lebih 1.200 yang kita siapkan untuk kita alihkan ke Provinsi Papua Selatan,"
Catatan ini menunjukkan adanya perbedaan antara data awal dan hasil verifikasi lapangan, yang berimplikasi pada perencanaan anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Usulan penyesuaian kewenangan pendidikan
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menilai pembagian kewenangan terkait pengelolaan SMA dan SMK perlu ditinjau kembali agar alokasi tugas antara provinsi dan kabupaten lebih efisien. Dalam pertemuan evaluasi, bupati mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK dikonsentrasikan ke pemerintah provinsi sehingga pemerintah kabupaten dapat memfokuskan sumber daya pada pendidikan dasar.
"Kalau boleh, kewenangan itu ditarik kembali ke provinsi, khusus SMA-SMK, supaya kita fokus mengurusi pendidikan dasar,"
Usulan ini mencerminkan kebutuhan Pemkab untuk merestrukturisasi prioritas layanan pendidikan mengikuti kapasitas fiskal dan administratif daerah. Jika kewenangan tingkat menengah atas berada di provinsi, kabupaten diharapkan dapat memperkuat kualitas dan akses pendidikan dasar.
Dampak dan langkah tindak lanjut
Permasalahan penataan ASN dan alih kewenangan pendidikan yang belum tuntas berpotensi menimbulkan beberapa dampak administratif dan layanan, antara lain:
- Tekanan anggaran belanja pegawai yang membatasi ruang fiskal untuk program layanan publik;
- Ketidakpastian status kepegawaian bagi sebagian guru dan pegawai administrasi yang dapat memengaruhi kontinuitas layanan pendidikan;
- Kebutuhan penataan data yang akurat untuk pelaksanaan transfer pegawai dan perencanaan kebutuhan tenaga pendidikan di kedua tingkatan pemerintahan.
Pihak Pemkab Merauke mengindikasikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk menyelesaikan proses administratif serta mempertimbangkan penyesuaian kewenangan sesuai masukan evaluasi. Langkah konkret yang diperlukan termasuk verifikasi data tenaga pendidik dan staf, penetapan mekanisme alih tugas yang jelas, serta kajian anggaran yang mempertimbangkan beban pegawai yang ada.
Dengan dinamika transisi yang masih berlangsung, upaya perbaikan tata kelola kepegawaian dan penataan kewenangan pendidikan menjadi kunci agar layanan pendidikan di Kabupaten Merauke tidak terganggu dan anggaran daerah dapat dikelola lebih efektif ke depan.
