Inisiatif perwakilan Kementerian HAM di Nabire
Perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) didorong untuk ditempatkan di Nabire agar pelayanan dan pengawasan hak asasi manusia di wilayah Papua Tengah lebih cepat dan menjangkau masyarakat luas. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, saat berkunjung ke RRI Nabire dan menjadi narasumber pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Alasan dan harapan
Gabriel menjelaskan bahwa kondisi geografis dan kerentanan sosial di Papua Tengah menuntut penanganan HAM yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran perwakilan kementerian di daerah akan mempermudah masyarakat menyampaikan permasalahan HAM, memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta mempercepat penanganan kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan dan dugaan pelanggaran HAM berat.
"Dengan adanya perwakilan Kementerian HAM di Nabire, pelayanan dan pengawasan terkait HAM diharapkan tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi dapat lebih dekat dengan masyarakat di wilayah Papua Tengah,"
Kolaborasi yang diperlukan
Gabriel mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para bupati delapan kabupaten untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian HAM Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait agar persoalan HAM dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
- Memperkuat akses masyarakat ke layanan HAM;
- Memudahkan pelaporan dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang dan HAM berat;
- Mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perlindungan HAM.
Wilayah cakupan yang disebut
Dalam kunjungannya, Gabriel menyebut delapan kabupaten di Papua Tengah yang terkait dalam inisiatif tersebut, yaitu Nabire dan tujuh kabupaten lainnya. Keberadaan perwakilan di Nabire diharapkan menjadi pusat layanan untuk wilayah ini.
| No | Nama Kabupaten |
|---|---|
| 1 | Nabire |
| 2 | Mimika |
| 3 | Dogiyai |
| 4 | Paniai |
| 5 | Deiyai |
| 6 | Puncak |
| 7 | Puncak Jaya |
| 8 | Intan Jaya |
Implikasi bagi warga Nabire
Bagi warga Nabire, rencana pembentukan perwakilan Kementerian HAM berarti akses yang lebih dekat terhadap layanan pengaduan, bantuan hukum, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, serta korban perdagangan orang. Selain itu, perwakilan di daerah akan mempercepat koordinasi program perlindungan dan pencegahan yang selama ini terhambat oleh jarak dan kondisi infrastruktur.
Meski demikian, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada tindak lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terkait, termasuk pembicaraan resmi dengan Kementerian HAM serta penyusunan mekanisme operasional perwakilan. Gabriel menyampaikan harapan agar komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian segera dibangun untuk memajukan proses tersebut.
Sampai berita ini ditulis, langkah konkret terkait lokasi, struktur, dan waktu pembentukan perwakilan belum diumumkan secara resmi. Warga dan pemangku kepentingan di Nabire diharapkan mengikuti perkembangan lanjutan dari pihak pemerintah provinsi dan Kementerian HAM.
