Tanjungpinang — Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Juni 2027. Program yang mencakup tiga lokasi di wilayah itu — Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna — dirancang sebagai lingkungan pendidikan terpadu yang memadukan ruang belajar dengan fasilitas pendukung kehidupan siswa.
Target waktu dan kebutuhan lahan
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan bergantung pada kesiapan lahan dan penyediaan infrastruktur dasar. Menurut pernyataan tertulis yang dirilis pada Minggu, kementerian terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai persyaratan dipenuhi sejak awal guna mengejar target.
"Sekolah Rakyat yang tahap ketiga ini semua kita targetkan selesai di Juni 2027. Karena kan Juli itu anak-anak harus masuk. Sama, setiap tahun, kita target selesai di Juni 2027,"
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar fasilitas pendidikan dapat beroperasi sebelum tahun ajaran dimulai. Dengan pola penyelesaian pada bulan Juni, diharapkan proses serah terima dan persiapan operasional sekolah dapat dilakukan sebelum siswa kembali ke kelas pada bulan Juli.
Rancangan fasilitas dan kapasitas
Menurut rencana yang disampaikan, Sekolah Rakyat di Kepri tidak hanya menyediakan ruang kelas, tetapi juga fasilitas penunjang seperti asrama, sarana olahraga, ruang kegiatan siswa, fasilitas kesehatan, serta utilitas pendukung lain. Untuk lokasi Tanjungpinang, calon lahan berada di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan luas lahan sekitar 12 hektare, yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dari luas tersebut, sekitar 7 hektare telah dinyatakan clear dan sisanya sekitar 5 hektare disiapkan sebagai lahan pengembangan. Sekolah Rakyat di Tanjungpinang direncanakan menampung jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 36 rombongan belajar atau sekitar 1.260 siswa. Luas dasar bangunan diperkirakan sekitar 1,9 hektare dengan total luas bangunan sekitar 2,7 hektare.
| Aspek | Rencana Tanjungpinang |
|---|---|
| Luas lahan | 12 ha (7 ha clear, 5 ha pengembangan) |
| Jenjang pendidikan | SD, SMP, SMA |
| Kapasitas | 36 rombongan belajar (~1.260 siswa) |
| Luas dasar bangunan | ~1,9 ha |
| Total luas bangunan | ~2,7 ha |
Tantangan: infrastruktur dasar dan koordinasi
Menteri Dody menyoroti bahwa selain lahan, keberhasilan pembangunan juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, antara lain akses menuju lokasi, pasokan air bersih, sanitasi, dan utilitas lain. Kesiapan aspek-aspek tersebut berperan besar dalam mempercepat memasuki tahap konstruksi dan menghindari penundaan proyek.
Dari perspektif praktis, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan administrasi pengadaan lahan, perizinan, serta perencanaan jaringan utilitas. Tanpa penyelesaian aspek-aspek tersebut, pengerjaan fisik dapat tertunda walaupun pendanaan dan desain telah tersedia.
Implikasi bagi daerah kepulauan
Bagi wilayah kepulauan seperti Kepri, pembangunan fasilitas pendidikan terpadu membawa beberapa implikasi penting. Pertama, tersedianya asrama dan fasilitas lengkap bisa meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari pulau-pulau kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana lokal. Kedua, keberadaan sekolah skala besar berpotensi menstimulasi pengembangan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi, seperti transportasi dan layanan kesehatan. Ketiga, percepatan proyek harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan setempat agar penerimaan masyarakat tetap tinggi.
Langkah yang direkomendasikan
- Percepatan penyelesaian administrasi lahan dan perizinan di tingkat kabupaten/kota.
- Sinkronisasi rencana utilitas dasar antara dinas terkait untuk memastikan ketersediaan air, listrik, dan sanitasi.
- Konsultasi publik dan kajian dampak lingkungan untuk mengantisipasi resistensi dan menjaga keberlanjutan proyek.
Rencana Sekolah Rakyat Tahap III di Kepri membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi ribuan anak didik. Namun agar target Juni 2027 tercapai, koordinasi antarlembaga dan kesiapan aspek teknis menjadi kunci yang harus dijalankan lebih cepat dan terintegrasi.
