SORONG — Komisi III DPR Papua Barat melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya untuk membahas penataan konektivitas penerbangan terkait aktivitas perusahaan di wilayah Teluk Bintuni. Dalam pertemuan itu anggota Komisi III menyoroti peran rute udara dalam menggerakkan roda perekonomian daerah dan meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).
Bandara Rendani dinilai belum optimal
Dalam diskusi yang berlangsung, anggota Komisi III yang disebut sebagai Aloysius mengusulkan agar penerbangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan di Teluk Bintuni tidak semuanya diarahkan ke Bandara DEO Sorong, melainkan sebagian diarahkan melalui Bandara Rendani Manokwari. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas di Manokwari dan memperkuat perputaran ekonomi di wilayah tersebut.
Aloysius menilai aktivitas penerbangan di Bandara Rendani saat ini belum optimal. Ia menggambarkan situasi Bandara Rendani yang sepi pada sore hari sebagai indikasi penurunan frekuensi operasi. Pernyataan tersebut memperlihatkan keprihatinan Komisi III terhadap dampak langsung konektivitas udara terhadap ekonomi daerah.
"Terkait dengan penerbangan juga ini kan kita minta kalau bisa lewat Manokwari, Papua Barat. Sehingga tidak langsung ke Sorong,"
Dalam pernyataannya, Aloysius juga menambahkan bahwa kondisi operasional bandara memengaruhi PAD. Ia menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di Papua Barat memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal melalui pemilihan rute, penggunaan jasa lokal, serta pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari PAD.
Dampak konektivitas terhadap ekonomi dan layanan bandara
Argumentasi Komisi III mengaitkan jalur penerbangan dengan dua aspek utama: perputaran ekonomi lokal dan optimalisasi aset infrastruktur. Perputaran ekonomi yang dimaksud meliputi peningkatan permintaan jasa transportasi darat dan udara, aktivitas perhotelan, rumah makan, serta jasa penunjang lain yang tumbuh ketika frekuensi penerbangan meningkat.
Komisi III mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait untuk mencari pola konektivitas yang mampu menghidupkan kembali aktivitas Bandara Rendani. Dorongan tersebut pada dasarnya meminta koordinasi antarpemerintah daerah, maskapai, dan perusahaan swasta untuk menyesuaikan rute dan jadwal penerbangan sesuai kebutuhan operasional sekaligus kepentingan daerah.
Implikasi kebijakan dan langkah yang mungkin ditempuh
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan, berdasarkan arah pembicaraan dalam pertemuan, antara lain:
- Evaluasi alokasi rute penerbangan terkait proyek dan operasi perusahaan di Teluk Bintuni;
- Negosiasi insentif atau skema pembagian layanan antara maskapai dan pemerintah daerah untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke Manokwari;
- Koordinasi antardaerah agar jadwal penerbangan mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata di wilayah Papua Barat.
Komisi III menegaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan aspek kontribusi terhadap PAD ketika menetapkan logistik dan rute perjalanan sumber daya manusia maupun barang. Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab sosial ekonomi perusahaan sebagai bagian dari perdebatan tata kelola konektivitas regional.
Tabel perbandingan singkat fasilitas bandara
| Bandara | Peran yang diusulkan |
|---|---|
| Rendani Manokwari | Menjadi salah satu jalur penerbangan bagi aktivitas perusahaan di Teluk Bintuni untuk menghidupkan kembali layanan dan meningkatkan PAD |
| DEO Sorong | Bandara tujuan utama saat ini untuk penerbangan perusahaan, namun ada usulan agar tidak menjadi satu-satunya titik kedatangan |
Diskusi tentang pengelolaan rute ini menempatkan aspek transportasi sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah, tidak sekadar persoalan teknis operasional. Penyusunan pola konektivitas yang lebih strategis diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi kegiatan ekonomi lokal, terutama di kabupaten/kota yang selama ini kurang terlayani.
Pernyataan Komisi III menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat perencanaan dan dialog teknis terkait pengaturan rute dan skema operasional bandara. Langkah konkret yang diambil selanjutnya akan menentukan seberapa cepat Bandara Rendani dapat kembali mengalami peningkatan aktivitas dan memberi manfaat nyata terhadap PAD di Papua Barat Daya.
Reporter: Arief Gunawan
