Inisiatif pasca HUT RI: fokus pada banjir dan akses pendidikan
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi waktu tepat untuk mengintensifkan penyelesaian masalah yang masih mengganggu warga Kota Jambi, terutama banjir dan akses pendidikan. Pernyataan itu disampaikan pada kesempatan kegiatan menjelang peringatan HUT RI yang berlangsung beberapa hari lalu.
Penanganan banjir sebagai prioritas
Kemas Faried menegaskan bahwa upaya mengatasi banjir harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat responsif ketika banjir sudah terjadi. Menurutnya, persoalan banjir merupakan keluhan berulang masyarakat Kota Jambi sehingga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah.
"Di momen 17 Agustus tahun ini menjadi catatan penting, bagaimana masyarakat Kota Jambi bisa bebas banjir. Ini kan menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi selama ini yang menjadi problem kita semua. Sehingga kita harus menuntaskan persoalan tersebut,"
Pernyataan itu menunjukkan dukungan DPRD untuk mendorong kebijakan dan program yang memperkuat langkah pencegahan, seperti perbaikan drainase, pengendalian tata ruang, pengerukan saluran, hingga upaya mitigasi berbasis komunitas. Namun, rincian langkah teknis dan anggaran belum dipaparkan secara spesifik oleh DPRD dalam pernyataan tersebut.
Rencana seragam sekolah gratis untuk 2027
Selain penanganan banjir, DPRD Kota Jambi mengusulkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 dengan sasaran keluarga pada desil satu hingga empat, dan pembiayaannya diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.
"Saya dan Wali Kota Jambi ke depannya bagaimana dalam dunia pendidikan, untuk anak SD dan SMP yang baru masuk sekolah akan dibebaskan biaya baju seragam,"
Kemas menyatakan bahwa DPRD akan terus mendorong Pemerintah Kota Jambi agar program tersebut dapat diwujudkan. Ia memandang inisiatif ini sebagai salah satu cara menghadirkan makna kemerdekaan yang dirasakan secara nyata oleh keluarga yang membutuhkan.
Konsekuensi anggaran dan pelaksanaan
Usulan pembebasan biaya seragam melalui APBD menuntut kajian anggaran, skema penyaluran, serta mekanisme verifikasi penerima manfaat untuk memastikan tepat sasaran. Beberapa hal teknis yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Sasaran penerima berdasarkan data kesejahteraan keluarga (desil 1-4).
- Perkiraan biaya per siswa dan total kebutuhan anggaran untuk SD dan SMP baru.
- Metode distribusi (contoh: voucher, konveksi lokal, atau bantuan tunai terbatas) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.
- Sinkronisasi dengan program pendidikan nasional dan provinsi untuk menghindari tumpang tindih.
| Isu | Fokus |
|---|---|
| Banjir | Pencegahan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur drainase |
| Seragam Gratis | Sasaran: siswa SD/SMP baru dari desil 1-4, target mulai 2027 |
| Pembiayaan | Diupayakan melalui APBD Kota Jambi |
Pengusulan kebijakan ini membuka ruang bagi pemerintah kota untuk melakukan kajian teknis dan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Keterlibatan komunitas dan sekolah juga penting untuk mendesain mekanisme pelaksanaan yang efisien dan akuntabel.
Makna bagi warga
Bila direalisasikan, program seragam gratis dapat mengurangi beban awal keluarga kurang mampu saat anak memasuki jenjang formal, sehingga meningkatkan akses awal ke pendidikan. Sementara itu, penanganan banjir yang lebih efektif dapat memperbaiki kualitas hidup, menurunkan risiko kesehatan, serta mengurangi kerugian ekonomi rumah tangga yang sering timbul saat banjir melanda.
DPRD Kota Jambi menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah kota agar kedua isu ini memperoleh perhatian dan tindak lanjut nyata. Langkah selanjutnya, menurut pernyataan Kemas, adalah mempertemukan aspek kebijakan, teknis, dan anggaran agar rencana tersebut dapat segera dikaji dan, jika memungkinkan, dianggarkan dalam program kerja tahun-tahun mendatang.
