Medan — Pelantikan Timur Tumanggor sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekdaprov) Provinsi Sumatera Utara disertai pesan tegas dari Gubernur Bobby Nasution. Dalam prosesi pengambilan sumpah di Kantor Gubernur Sumut pada hari Jumat, gubernur menyerahkan amanat yang berfokus pada tiga ranah utama pemerintahan.
Inti pesan gubernur
Pada intinya, gubernur meminta agar pimpinan birokrasi di lingkungan provinsi memperkuat sinergi antar lembaga, melakukan penganggaran yang tepat sasaran, serta menjaga integritas jabatan. Pesan itu diharapkan menjadi pedoman kerja bagi Pj Sekdaprov dalam mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya menitipkan tiga pesan penting kepada Pak Timur Tumanggor,"
Dalam sejumlah pernyataannya, gubernur menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis bukan hanya di tataran eksekutif, tetapi juga dengan legislatif, yudikatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas pemerintahan provinsi agar kebijakan dan layanan publik berjalan lancar.
Prioritas anggaran: tiga fokus
Salah satu kewenangan yang ikut diserahkan kepada Pj Sekdaprov adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Gubernur meminta agar proses penyusunan anggaran memprioritaskan tiga lini kebijakan untuk tahun-tahun mendatang.
| No. | Prioritas Anggaran |
|---|---|
| 1 | Mendukung kebijakan pemerintah pusat |
| 2 | Menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara |
| 3 | Mendukung pembangunan di 33 kabupaten/kota |
Gubernur menegaskan agar ketiga prioritas tersebut berjalan bersamaan tanpa saling merugikan satu sama lain. Arahan ini menuntut kecermatan TAPD dalam menyeimbangkan alokasi dana provinsi sehingga program strategis daerah tetap konsisten dan terukur.
Amanah dan pencegahan penyimpangan
Selain arahan teknis, pesan moral juga disampaikan. Gubernur mengingatkan agar jabatan dipandang sebagai kepercayaan yang harus dijaga demi kepentingan publik. Ia secara eksplisit mengingatkan agar tidak ada praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
"Jaga amanah, jangan ada 'main mata'. Jangan ada korupsi anggaran, jangan ada 'mark-up' anggaran,"
Pernyataan tersebut memperlihatkan tekad pemerintah provinsi untuk menekan risiko korupsi dan praktik tidak transparan. Imbauan semacam ini relevan mengingat fungsi Sekretaris Daerah sebagai pengendali administratif pelaksanaan kebijakan dan anggaran.
Profil singkat Pj Sekdaprov
Timur Tumanggor mengemban jabatan Pj Sekdaprov setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya ia juga dikenal pernah menduduki posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pengalaman birokrasi tersebut menjadi modal penting untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat provinsi.
Respon dan kesinambungan administrasi
Dalam kesempatan yang sama, gubernur menyampaikan penghargaan kepada Sulaiman Harahap atas pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Sekretaris Daerah periode sebelumnya. Pergantian Pj Sekda disebut telah melalui penetapan dari pemerintah pusat, sehingga proses administrasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
- Penguatan kolaborasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas pemerintahan provinsi.
- Prioritas anggaran mengacu pada kebijakan pusat, RPJMD Sumut, dan dukungan untuk 33 kabupaten/kota.
- Penekanan integritas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Pelantikan ini menjadi momen krusial bagi tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menjelang pelaksanaan program-program prioritas. Tanggung jawab besar ada di pundak Pj Sekdaprov untuk menerjemahkan amanat gubernur menjadi kebijakan teknis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh daerah.
Dengan pengalaman yang dimiliki, publik akan mencermati langkah-langkah yang diambil oleh pejabat baru tersebut, khususnya terkait penganggaran dan koordinasi perangkat daerah. Pengawasan oleh lembaga legislatif, aparat penegak hukum, serta masyarakat tetap diperlukan agar pesan gubernur bukan sekadar retorika, melainkan terwujud dalam praktik pemerintahan yang bersih dan efektif.
