Koordinasi intensif jelang musim haji 2027
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok mengintensifkan persiapan menyambut penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2027. Langkah itu meliputi evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya, penyusunan kebutuhan fasilitas pelayanan, serta pematangan sumber daya manusia (SDM) yang akan melayani jamaah.
Persiapan tersebut dipaparkan Kepala Kantor Kemenhaj Kota Depok, Fauzan, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI pada Jumat, 11 September 2026. Pertemuan ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya dan memetakan kebutuhan operasional yang harus dipenuhi jauh hari sebelum keberangkatan jamaah.
Fokus pada evaluasi dan kebutuhan operasional
Menurut penjelasan dalam pertemuan, sejumlah aspek yang menjadi fokus termasuk:
- Evaluasi proses pelaksanaan haji pada periode sebelumnya untuk mengidentifikasi perbaikan layanan;
- Pembahasan biaya penyelenggaraan atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- Penguatan fasilitas pelayanan bagi jamaah selama masa persiapan dan keberangkatan;
- Pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM yang akan melayani jamaah haji.
Fauzan menyampaikan perkembangan persiapan yang sudah berjalan sekaligus hasil evaluasi dari tahun sebelumnya kepada anggota Komisi VIII DPR RI. Informasi tersebut dimaksudkan agar pembahasan lanjutan antara DPR dan pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang realistis dan berpihak kepada kelancaran operasional maupun kemampuan jamaah.
“Ini tentunya membahas persiapan pelaksanaan haji tahun 2027. Kami sampaikan apa yang sudah menjadi progres sampai hari ini, kemudian juga evaluasi dari tahun sebelumnya,”
Perdebatan BPIH dan harapan jamaah
Salah satu isu krusial yang muncul dalam diskusi adalah besaran BPIH. Sebelumnya pemerintah mengajukan angka sekitar Rp107 juta per jamaah. Menurut Fauzan, angka tersebut mendapat perhatian serius dari DPR RI dan sedang mengalami penyesuaian.
Fauzan menegaskan bahwa penurunan angka BPIH telah mulai diperjuangkan oleh DPR agar beban biaya bagi jamaah tidak berlebih, namun hingga saat ini pembahasan belum menghasilkan angka final. Ia berharap proses pembahasan dapat menemukan titik temu yang menjaga keberlangsungan operasional penyelenggaraan haji sekaligus mempertimbangkan kemampuan finansial jamaah.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Usulan BPIH | Rp107 juta (pengajuan awal) |
| Status | Dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR, belum final |
Peran Pemkot Depok dan tindak lanjut
Dalam pertemuan tersebut, Fauzan juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap keberadaan kantor Kemenhaj. Menurutnya, sejak pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dan pelantikannya sebagai kepala kantor, Pemerintah Kota Depok bergerak cepat memberikan dukungan administratif dan koordinatif.
Langkah-langkah berikut yang akan ditempuh Kemenhaj Kota Depok, sesuai hasil pemaparan, antara lain memperkuat pelatihan SDM, menata fasilitas pelayanan administrasi haji di tingkat daerah, serta memperkuat sinergi antarinstansi terkait. Persiapan ini dimaksudkan agar pada saat pemberangkatan jamaah, proses administrasi hingga pendampingan berjalan lebih lancar dan terkoordinasi.
Bagi calon jamaah haji di Depok, proses penyusunan BPIH dan kesiapan pelayanan menjadi hal yang menentukan kenyamanan dan keterjangkauan pelaksanaan ibadah. Meskipun angka akhir masih menunggu keputusan bersama pemerintah dan DPR, komunikasi intensif antara Kantor Kemenhaj Kota Depok, DPR, dan Pemkot menjadi langkah awal penting dalam memastikan bahwa keluhan dan kebutuhan jamaah di tingkat lokal diperhitungkan dalam kebijakan nasional.
Selanjutnya, Kemenhaj Kota Depok akan terus memantau perkembangan pembahasan BPIH dan menyiapkan rencana operasional teknis yang dapat segera diimplementasikan begitu penetapan kebijakan selesai dilakukan.
