Makassar — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Sulsel memusnahkan 4.144 lembar uang rupiah palsu yang berasal dari laporan masyarakat dan perbankan pada periode Januari sampai Mei 2026.
Pemusnahan dilakukan setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sehingga proses penghapusan uang palsu tersebut berjalan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sinergi antarlembaga untuk mencegah dan memberantas peredaran uang palsu di wilayah Sulsel.
"Menjaga Rupiah pada hakikatnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Dan menjaga kepercayaan masyarakat berarti menjaga fondasi perekonomian kita," ujar Plh Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Bayu Martanto.
Bayu menjelaskan bahwa rupiah bukan sekadar alat tukar, tetapi juga merupakan simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemusnahan uang palsu tidak hanya bertujuan mengeluarkan lembaran tidak sah dari peredaran, melainkan juga memberi sinyal tegas bahwa segala tindakan yang merongrong kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional akan ditindak sesuai ketentuan.
Dasar Hukum dan Wewenang BI
Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberikan kewenangan kepada BI untuk merencanakan, mencetak, mengedarkan, menarik, mencabut, dan memusnahkan uang rupiah serta menentukan keasliannya. Menurut Bayu, pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran dan kepercayaan publik.
Pendekatan BI Sulsel dalam Menanggulangi Uang Palsu
BI Perwakilan Sulsel menerapkan tiga pendekatan dalam pencegahan serta penanggulangan peredaran uang palsu, yakni preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui program edukasi "Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah" yang mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah.
- Preemtif: Edukasi CBP Rupiah untuk mengenali ciri keaslian uang.
- Preventif: Kerja sama dengan perbankan dan lembaga terkait untuk deteksi dini peredaran uang palsu.
- Represif: Penindakan hukum bersama instansi penegak sesuai kewenangan.
Pemusnahan kolektif ini menegaskan peran koordinatif BOTASUPAL dalam menangani kasus rupiah palsu, yang melibatkan aparat penegak hukum, perbankan, dan instansi terkait lain sebagaimana prosedur yang ditetapkan.
Dampak Lokal dan Pesan kepada Masyarakat
Untuk masyarakat Sulawesi Selatan, kegiatan pemusnahan uang palsu ini sekaligus menjadi pengingat agar selalu waspada saat menerima uang tunai. BI dan instansi terkait menekankan pentingnya memeriksa ciri-ciri keaslian uang rupiah, terutama ketika melakukan transaksi tunai di pasar, toko, atau saat menerima kembalian.
Perbankan juga diimbau untuk meningkatkan pemeriksaan internal dan segera melaporkan setiap indikasi peredaran uang palsu kepada BOTASUPAL dan pihak berwenang. Laporan cepat dari perbankan dan masyarakat menjadi salah satu sumber utama temuan yang kemudian diusut dan diproses hukum.
Pentingnya tindakan terpadu antara edukasi dan penegakan hukum menjadi dasar kebijakan BI Sulsel dalam menekan peredaran uang palsu. Dengan begitu, stabilitas ekonomi regional dan kepercayaan publik terhadap rupiah diharapkan tetap terjaga.
| Periode Temuan | Jumlah Lembar | Pelaksana |
|---|---|---|
| Januari–Mei 2026 | 4.144 | BI Perwakilan Sulsel & BOTASUPAL Sulsel |
Pelaksanaan pemusnahan secara terbuka dan berdasarkan penetapan pengadilan diharapkan memperjelas komitmen semua pihak untuk menegakkan aturan dan melindungi masyarakat dari praktik curang yang dapat merusak kepercayaan terhadap mata uang nasional.
Ke depan, BI Sulsel menyatakan akan terus mengintensifkan program edukasi sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektoral untuk mencegah munculnya kembali peredaran uang palsu di wilayah ini.
