Pemkab: Pinjaman untuk Percepatan, Bukan Menutup Kas Minus
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar yang direncanakan menggunakan skema pembiayaan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan peningkatan fasilitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2027.
Pejabat Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Achmad Imam Fauzi, menegaskan bahwa langkah pengajuan pinjaman bukan akibat kondisi kas daerah yang minus. Menurutnya, dana itu adalah instrumen pembiayaan agar realisasi pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan dampak ekonomisnya segera dirasakan masyarakat.
"Ini dana talangan untuk percepatan pembangunan, bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang,"
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi dalam keterangan tertulis yang diterima WE NEWS, Senin, 10 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa menunda proyek karena keterbatasan APBD berpotensi menimbulkan kenaikan biaya konstruksi di masa mendatang dan mengurangi nilai manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati warga Jember.
Empat Program Prioritas yang Dibiayai
Dari total rencana pinjaman, Pemkab merinci alokasi untuk empat program prioritas utama. Distribusi dana ditujukan untuk penanganan kerusakan jalan, pemasangan penerangan jalan umum, serta peningkatan fasilitas dua rumah sakit daerah.
- Perbaikan jalan: Sekitar Rp400 miliar dialokasikan untuk perbaikan sepanjang 527,68 kilometer jalan rusak di wilayah Kabupaten Jember.
- PJU: Sekitar Rp200 miliar disiapkan untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencakup 226 desa dan 22 kelurahan.
- RSD dr. Soebandi: Sekitar Rp130 miliar dialokasikan untuk pengadaan gedung dan alat kesehatan.
- RSD Balung: Sekitar Rp56,573 miliar digunakan untuk pembangunan gedung dan penambahan tempat tidur pasien.
| Program | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Perbaikan jalan (527,68 km) | 400.000.000.000 |
| PJU (226 desa, 22 kelurahan) | 200.000.000.000 |
| RSD dr. Soebandi (gedung & alat kesehatan) | 130.000.000.000 |
| RSD Balung (gedung & tempat tidur) | 56.573.000.000 |
| Total | 786.573.000.000 |
Dampak, Risiko, dan Pertimbangan Keuangan
Pemkab berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan proyek pembangunan dapat berujung pada pembengkakan biaya akibat kenaikan harga material dan ongkos kerja. Selain itu, keterlambatan juga mengurangi kesempatan masyarakat untuk segera menikmati manfaat ekonomi dari infrastruktur yang rampung.
Di sisi lain, penggunaan pinjaman daerah menuntut perencanaan fiskal yang cermat. Biaya pengembalian pinjaman, jadwal pembayaran bunga dan pokok, serta keberlanjutan operasional fasilitas baru menjadi aspek yang perlu dicermati agar pembiayaan tidak menimbulkan beban berlebih terhadap APBD mendatang.
Pemkab menyatakan pinjaman akan menjadi bagian dari strategi pembiayaan jangka pendek untuk mempercepat realisasi program prioritas. Namun detail teknis mengenai mekanisme pinjaman, tenor, suku bunga, serta skenario pembayaran belum dipublikasikan secara rinci dalam keterangan awal.
Tahapan Selanjutnya
Langkah berikutnya, menurut Pemerintah Kabupaten, adalah penyelesaian proses persetujuan internal dan koordinasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai lembaga pembiayaan. Masyarakat dan pemangku kepentingan di Jember perlu mengawasi perkembangan agar informasi terkait lokasi proyek, volume, nilai, dan target penyelesaian dapat diumumkan secara transparan.
Informasi lebih lanjut diharapkan tersedia setelah tahapan perizinan dan kesepakatan pembiayaan final, sehingga publik dapat menilai dampak langsung terhadap pelayanan dan infrastruktur di daerah.
WE NEWS — Koresponden Daerah Jawa Timur
