Presiden Prabowo Subianto memaparkan target makroekonomi dan indikator kunci dalam penyampaian pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6,0 persen, naik dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Sasaran makro dan indikator kunci
Selain target pertumbuhan, Pemerintah juga menetapkan beberapa parameter ekonomi utama yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2027:
- Inflasi: 2,5 persen.
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen.
- Nilai tukar rupiah: sekitar Rp 17.500 per dolar AS.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 75 per barel.
- Lifting minyak: 610 ribu barel per hari.
- Lifting gas: 954 ribu barel setara minyak per hari.
Target kesejahteraan dan tenaga kerja
Pemerintah juga menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan dan ketenagakerjaan pada 2027 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal yang efektif. Sasaran yang disampaikan antara lain:
- Angka kemiskinan: turun ke kisaran 6,0–6,5 persen, dibanding rentang target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka: ditargetkan 4,30–4,87 persen, turun dari rentang 4,44–4,96 persen pada 2026.
- Rasio Gini: membaik menjadi 0,362–0,367 dari target 2026 0,377–0,380.
- Indeks Modal Manusia: meningkat menjadi 0,575.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%."
Pernyataan itu menegaskan orientasi kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun depan: mendorong laju pertumbuhan sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan efektivitas penerimaan negara.
Strategi fiskal: reformasi dan efisiensi
Dalam pidatonya, Presiden menekankan perlunya reformasi fiskal yang holistik dan konsisten untuk mencapai target-target tersebut. Langkah-langkah yang disebutkan meliputi pengoptimalan penerimaan negara, pengurangan kebocoran penerimaan, serta efisiensi belanja. Pemerintah juga menekankan pengembangan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan serta perbaikan sasaran program perlindungan sosial.
| Indikator | Target 2027 | Referensi 2026 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 6,0% | 5,4% (target APBN 2026) |
| Inflasi | 2,5% | - |
| Nilai tukar | Rp 17.500/USD | - |
| Gini | 0,362–0,367 | 0,377–0,380 |
Dengan target-target ini, Pemerintah berupaya menyeimbangkan dorongan pertumbuhan dan stabilitas makro. Namun, pencapaian sasaran bergantung pada realisasi fiskal, kondisi eksternal seperti harga minyak dunia dan arus modal internasional, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan otoritas terkait.
Implikasi kebijakan dan tantangan
Target pertumbuhan yang lebih tinggi memerlukan kombinasi kebijakan fiskal ekspansif dan reformasi struktural. Pemerintah menyebutkan beberapa prioritas implementasi, antara lain perbaikan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan upaya meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, asumsi nilai tukar dan suku bunga yang relatif stabil menjadi penting untuk menjaga risiko fiskal dan biaya pembiayaan utang.
Pencapaian lifting minyak dan gas sesuai target juga berperan pada sisi penerimaan migas. Kegagalan mencapai asumsi harga dan lifting dapat menekan penerimaan negara serta memengaruhi ruang fiskal.
Pemaparan ini menjadi dasar bagi pembahasan DPR terhadap RUU APBN 2027. Selama proses legislasi, fokus akan tertuju pada rincian belanja, strategi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan agar sasaran makro dan target kesejahteraan dapat terealisasi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Penutup: Pemerintah menempatkan target ambisius untuk 2027 sebagai upaya percepatan pemulihan dan peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi fiskal, efektivitas pengeluaran, serta perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik.
