Fasilitasi harmonisasi regulasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Poso tentang Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah pada Selasa, 1 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng dan melibatkan tim harmonisasi dari Kanwil serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Poso.
Tujuan dan fokus pembahasan
Rapat tersebut bertujuan memastikan rancangan peraturan daerah memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pembahasan, tim menelaah beberapa aspek utama rancangan, antara lain:
- arah kebijakan wajib belajar prasekolah;
- pembagian kewenangan antarinstansi terkait;
- efektivitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di daerah.
Pentingnya landasan hukum yang kuat
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, membuka kegiatan dan menekankan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam penyusunan produk hukum daerah. Menurut penjelasan resmi Kanwil, harmonisasi tidak hanya menguji kesesuaian norma, tetapi juga memberikan ruang untuk merumuskan aturan yang mampu menjawab kondisi lokal dan kebutuhan warga Poso.
"Harmonisasi tidak sekadar memastikan kesesuaian norma, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,"
kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangan resmi terkait kegiatan.
Implikasi bagi penyelenggaraan prasekolah di Poso
Upaya harmonisasi ini memiliki implikasi praktis bagi pelaksanaan program prasekolah di Poso. Dengan adanya peraturan daerah yang terharmonisasi, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi meliputi:
- kejelasan kewenangan antara pemerintah kabupaten, dinas pendidikan, dan penyelenggara prasekolah;
- kepastian prosedur pelaksanaan wajib belajar satu tahun untuk anak usia dini;
- landasan hukum untuk alokasi sumber daya dan pengawasan kualitas layanan prasekolah.
Sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah
Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan komitmen untuk mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik. Fasilitasi harmonisasi Ranperbup ini juga dinilai sebagai bentuk sinergi antara Kanwil dan Pemerintah Kabupaten Poso dalam usaha memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini.
| Agenda | Fokus |
|---|---|
| Harmonisasi Ranperbup | Wajib belajar 1 tahun prasekolah; pembagian kewenangan; efektivitas penyelenggaraan |
Konteks dan langkah selanjutnya
Harmonisasi merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan peraturan daerah. Setelah fasilitasi teknis seperti yang dilakukan Kanwil, langkah berikutnya biasanya meliputi revisi draf berdasarkan masukan, pengesahan oleh pemerintah daerah, serta implementasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan. Bagi masyarakat Poso, proses ini penting dipantau agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lengkap secara hukum, tetapi juga layak diterapkan dalam konteks lokal dan mampu meningkatkan akses serta kualitas pendidikan anak usia dini.
Dengan proses yang berjalan tertib dan partisipatif, harapannya kebijakan wajib belajar prasekolah dapat menjadi pijakan awal dalam upaya membentuk generasi yang lebih siap secara kognitif dan sosial ketika memasuki jenjang pendidikan dasar.
