Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras periode Juli hingga September 2026 sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Pernyataan itu disampaikan menjelang proses distribusi yang mencakup puluhan ribu penerima di wilayah kota.
Kebutuhan validasi data di lapangan
Pernyataan tegas datang dari Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro (Fraksi PKS), yang menilai ketepatan sasaran bergantung pada akurasi data di lapangan dan bukan semata data administratif. Menurut dia, kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga verifikasi langsung menjadi penting untuk mencegah kelalaian.
"Yang paling penting bukan hanya berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi apakah bantuan itu benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Jangan sampai ada masyarakat yang secara nyata membutuhkan bantuan, tetapi terlewat hanya karena persoalan data atau perubahan kondisi ekonomi,"
Triyono merujuk pada ruang penyesuaian kriteria penerima yang pernah dibuka Kementerian Sosial pada masa transisi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan itu, ia mendorong pemerintah kota untuk membuka saluran aduan publik yang mudah diakses agar warga bisa mengajukan pemutakhiran data secara aktif.
Skala dan target penyaluran
Menurut data yang dikemukakan, program bantuan beras menyasar 27.426 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang dikategorikan dalam desil 1–4 berdasarkan DTSEN. Alokasi untuk setiap penerima berupa 30 kilogram beras untuk tiga bulan, sehingga total volume yang direncanakan sebesar 822.780 kilogram dengan target penyelesaian penyaluran pada 30 September 2026.
| Parameter | Angka |
|---|---|
| Penerima Bantuan (PBP) | 27.426 |
| Alokasi per penerima (3 bulan) | 30 kg |
| Total beras yang didistribusikan | 822.780 kg |
| Target penyelesaian | 30 September 2026 |
Imbauan DPRD dan langkah yang disarankan
Untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran, Triyono meminta agar Pemkot melakukan langkah-langkah konkret. Beberapa rekomendasi yang beliau ajukan antara lain:
- Menggelar verifikasi lapangan yang melibatkan tenaga sosial dan perangkat kelurahan;
- Membuka kanal pengaduan publik yang mudah diakses oleh warga; dan
- Memanfaatkan hasil audiensi dengan Kementerian Sosial untuk menyesuaikan kriteria penerima selama masa transisi DTSEN.
Triyono menegaskan bahwa data tidak boleh menjadi penghambat bagi warga miskin yang memerlukan bantuan. Dia mengingatkan agar pemutakhiran data bersifat proaktif, sehingga mereka yang mengalami penurunan kondisi ekonomi baru-baru ini tetap bisa terakomodasi.
Konsekuensi bagi masyarakat Yogyakarta
Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, keberhasilan program ini berarti adanya jaring pengaman pangan bagi keluarga rentan selama triwulan ketiga 2026. Sebaliknya, jika validasi tidak dilakukan dengan cermat, beberapa keluarga yang memenuhi syarat dapat terlewat sementara alokasi tetap mengalir ke mereka yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan.
Dalam konteks kota yang sarat nilai gotong-royong dan kepekaan sosial, mekanisme pelibatan masyarakat dan transparansi data menjadi kunci agar distribusi bantuan mampu menjangkau sasaran sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut verifikasi yang diminta DPRD. Publik menanti langkah-langkah teknis dari Pemkot untuk memastikan bantuan pangan ini efektif dan tepat guna.
