Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum mengambil keputusan terkait usulan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Dasco usai kegiatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Langkah DPR: kaji sebelum memutuskan
Menurut Dasco, mekanisme lanjutannya harus melalui kajian terlebih dahulu oleh DPR. Ia menegaskan bahwa jika diperlukan perubahan aturan, proses itu merupakan urusan bersama antara pemerintah dan DPR. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan presiden belum otomatis berimplikasi langsung menjadi kebijakan atau tindakan hukum.
"Ya itu kan tadi usulan karena Pak Presiden terlalu bersemangat menyampaikan bahwa memang ke belakang itu BUMN-BUMN kita banyak yang rugi karena tata kelola yang tidak baik,"
Kutipan tersebut merujuk pada alasan yang dikemukakan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya jumlah perusahaan BUMN beserta entitas turunannya dan menilai ada masalah tata kelola yang menyebabkan ketidakproduktifan dan kerugian.
Rasional dan cakupan usulan
Presiden Prabowo menyebut data jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Angka itu kemudian dibandingkan dengan ekspektasi awalnya yang berkisar antara 300–400 perusahaan. Berdasar pernyataan presiden, salah satu opsi yang dibuka adalah pembentukan pengadilan ad hoc untuk menelisik tindakan pengurus BUMN hingga tiga dekade terakhir.
| Aspek | Data/Pernyataan |
|---|---|
| Jumlah BUMN menurut Presiden | 1.074 perusahaan (termasuk entitas anak/cucu/cicit) |
| Perkiraan awal Presiden | 300–400 perusahaan |
Isu hukum dan politik yang perlu dikaji
Usulan pembentukan pengadilan ad hoc membawa sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh proses kajian DPR dan pemerintah, antara lain:
- Dasar hukum pembentukan pengadilan ad hoc dan kaitannya dengan sistem peradilan nasional;
- Ruang lingkup wewenang pengadilan ad hoc, termasuk periode penelusuran hingga 30 tahun ke belakang;
- Implikasi terhadap independensi penegakan hukum dan prinsip kepastian hukum bagi manajemen BUMN yang terdahulu maupun saat ini;
- Dampak terhadap iklim investasi dan kepercayaan pasar terhadap tata kelola perusahaan milik negara.
Dasco menegaskan bahwa DPR akan melakukan kajian atas usulan tersebut sebelum mengambil sikap. Pernyataan ini menandakan adanya prosedur pembahasan yang melibatkan penelaahan materiil, konstitusional, serta kemungkinan perubahan perangkat hukum apabila diperlukan.
Konsekuensi kebijakan
Jika DPR menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc, langkah itu dapat membuka proses penegakan hukum terhadap oknum pengurus BUMN di masa lalu. Namun, langkah tersebut juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang adil dan kepastian hukum. Di sisi lain, penelusuran besar-besaran terhadap tata kelola BUMN dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar dan investor, tergantung pada bagaimana proses dan komunikasi publik dijalankan.
Sampai saat ini, DPR belum mengeluarkan keputusan resmi terkait usulan tersebut. Proses kajian yang dijanjikan oleh DPR akan menentukan apakah opsi pembentukan pengadilan ad hoc akan diteruskan dalam bentuk inisiatif legislasi, pembahasan bersama pemerintah, atau ditolak setelah mempertimbangkan aspek hukum dan praktisnya.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian internal DPR, masukan dari pemangku kepentingan, dan langkah pemerintah dalam menyusun dasar hukum apabila opsi itu ingin diwujudkan.
