SLAWI — Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid meminta pengawasan terhadap obat dan makanan di Kabupaten Tegal diperkuat dan dilaksanakan secara lebih proaktif. Permintaan itu disampaikan saat kegiatan Advokasi Terpadu Lintas Sektor Penguatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tegal, Selasa, 15 September 2026.
Koordinasi lintas instansi sebagai langkah utama
Forum advokasi tersebut mempertemukan perwakilan Loka POM, Pemerintah Kabupaten Tegal, kepolisian, dan sejumlah instansi terkait. Dalam pertemuan, Ahmad Kholid menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, perlu sinergi mulai dari pencegahan, pemantauan peredaran produk, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
"Jangan menunggu laporan masyarakat. Jangan menunggu ada sesuatu yang kemudian menimbulkan korban, baru dilakukan tindakan,"
Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa langkah pemerintah daerah harus bersifat antisipatif terhadap perubahan pola peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.
Perubahan pola peredaran dan titik risiko
Dalam pembahasan, forum menyoroti beberapa pola dan titik risiko yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu yang disebutkan adalah peredaran tramadol yang memanfaatkan media sosial dan layanan cash on delivery (COD). Selain itu, perhatian juga diberikan pada:
- Penggunaan antibiotik tanpa resep yang dapat memicu resistensi obat;
- Keberadaan bahan berbahaya pada pangan, seperti pewarna tekstil yang tidak aman untuk dikonsumsi;
- Obat tradisional atau jamu yang mengandung bahan kimia obat dan berpotensi membahayakan konsumen.
Peserta forum sepakat bahwa dinamika transaksi digital menuntut metode pengawasan yang menyesuaikan dengan praktik perdagangan masa kini, termasuk pemantauan platform daring dan mekanisme pengiriman barang.
| Isu | Risiko |
|---|---|
| Peredaran tramadol via media sosial/COD | Penyalahgunaan, overdosis, akses tanpa resep |
| Antibiotik tanpa resep | Resistensi bakteri, kegagalan terapi |
| Pewarna tekstil pada pangan | Toksisitas, gangguan pencernaan |
| Jamu mengandung bahan kimia obat | Interaksi obat, efek samping serius |
Konsekuensi bagi perlindungan kesehatan masyarakat
Peningkatan pengawasan dianggap penting untuk melindungi kesehatan publik dan mencegah munculnya korban. Jika pengawasan masih bersifat reaktif—menunggu laporan atau kasus—potensi dampak bagi warga akan meningkat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Wakil Bupati menekankan bahwa respons cepat dan terkoordinasi akan membantu menutup celah peredaran produk berisiko. Upaya itu meliputi antara lain peningkatan patroli pengawas di pasar tradisional dan modern, pemantauan perdagangan melalui platform digital, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat tanpa resep dan pemilihan makanan yang aman.
Pihak-pihak terkait diharapkan merumuskan mekanisme informasi bersama sehingga ketika ada indikasi pelanggaran, langkah penindakan dapat dilakukan secara terintegrasi. Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum dinilai perlu untuk mengatasi peredaran obat ilegal dan makanan berbahaya.
Forum advokasi juga membuka ruang koordinasi untuk langkah-langkah lanjutan, termasuk upaya pencegahan melalui edukasi, sinkronisasi data pengawasan, dan prosedur bersama untuk penindakan pelanggaran.
Dengan penegasan pemerintah daerah tersebut, masyarakat Kabupaten Tegal diharapkan lebih waspada terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak jelas asal-usulnya serta aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang.
Pelaksanaan dan hasil lanjutan dari advokasi lintas sektor ini akan menjadi perhatian bersama untuk memperkuat perlindungan kesehatan warga di Tegal.
