Pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Libya (Central Bank of Libya/CBL), Naji Issa, menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas keuangan negara itu karena terjadi pada saat tekanan fiskal dan permasalahan nilai tukar semakin nyata. Issa mengajukan pengunduran diri kepada dua lembaga legislatif Libya pada 9 Agustus 2026 dan telah mengonfirmasi keaslian surat tersebut, demikian laporan yang dipublikasikan media internasional.
Alasan mundur dan respons otoritas
Dalam surat pengunduran dirinya, Issa menyatakan tidak dapat melanjutkan tugas sebagai gubernur. Namun, saat itu ia tidak memaparkan alasan rinci dengan menyebut adanya sensitivitas persoalan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Menanggapi pengajuan itu, Ketua Dewan Tinggi Negara Libya, Mohamed Takala, meminta Issa untuk tetap melaksanakan tugasnya sementara demi menjaga stabilitas keuangan, ekonomi, dan politik. Takala menyatakan bahwa pengunduran diri baru dapat efektif setelah keputusan resmi mengenai pengunduran tersebut dibuat.
Tekanan fiskal dan peran bank sentral
Pengunduran diri Issa memicu sorotan publik dan analis terhadap hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal di Libya. Seorang pengamat setempat, Husni Bey, menulis dalam sebuah op-ed di Libya Herald bahwa mundurnya Issa terjadi di tengah masalah ekonomi yang semakin sulit dikendalikan. Bey menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar kebijakan moneter, melainkan masalah fiskal yang mendasar.
"Pemerintah melalui anggaran, bank sentral melalui cadangan devisa, atau masyarakat melalui pelemahan dinar dan inflasi,"
Kata-kata Bey menggambarkan pilihan berat yang dihadapi pembuat kebijakan Libya: apakah penyesuaian ekonomi akan dibebankan pada anggaran pemerintah, dikompensasikan oleh penggunaan cadangan devisa bank sentral, atau ditanggung langsung oleh masyarakat melalui depresiasi mata uang dan tekanan inflasi.
Volume belanja dan risiko cadangan devisa
Permasalahan Libya diperburuk oleh struktur penerimaan dan belanja negara. Negara itu memperoleh sebagian besar pendapatan dari minyak dan gas dalam bentuk valuta asing, sementara belanja pemerintah mayoritas dilakukan dalam mata uang lokal, dinar Libya. Kondisi ini menempatkan bank sentral pada posisi yang sulit: harus mengelola aliran devisa dari sektor energi sekaligus menyediakan dinar untuk membiayai pengeluaran publik.
Pada April 2026, pemerintah Libya mengumumkan kesepakatan mengenai belanja publik terpadu sekitar 190 miliar dinar Libya (diperkirakan setara dengan sekitar Rp 513 triliun menurut konversi yang dipublikasikan). Besaran anggaran tersebut menjadi sorotan karena menuntut ketersediaan likuiditas dalam mata uang lokal, sementara pendapatan utama negara berdenominasi valuta asing.
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Pengunduran diri | Naji Issa mengajukan pengunduran diri pada 9 Agustus 2026 |
| Permasalahan utama | Tekanan belanja pemerintah, cadangan devisa, serta nilai tukar dinar |
| Belanja publik | Sekitar 190 miliar dinar Libya (pengumuman April 2026) |
- Ketegangan fiskal-moneter: Bank sentral harus menyeimbangkan pengelolaan devisa dan penyediaan likuiditas dinar.
- Risiko nilai tukar: Tekanan pada cadangan devisa dapat memicu pelemahan dinar dan inflasi.
- Implikasi politik: Pengunduran diri terjadi di tengah kebutuhan stabilitas ekonomi yang juga berdampak pada stabilitas politik.
Konsekuensi dan prospek
Pengunduran diri seorang gubernur bank sentral pada masa tekanan fiskal dapat memperdalam ketidakpastian pasar terkait kebijakan makroekonomi. Bila bank sentral terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk menopang belanja publik, hal itu dapat menurunkan buffer devisa dan meningkatkan risiko eksposur terhadap fluktuasi harga minyak atau gangguan penerimaan devisa. Sebaliknya, jika penyesuaian biaya dipindahkan ke anggaran negara, tekanan fiskal berpotensi bertambah dan memerlukan langkah konsolidasi yang mungkin tidak populis.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang langsung mengaitkan pengunduran diri Issa dengan kebijakan tertentu selain pengakuan atas keaslian surat pengunduran dirinya. Keputusan selanjutnya dari otoritas Libya terkait pengunduran ini dan kebijakan fiskal akan menentukan arah risiko makro yang dihadapi negara penghasil energi ini.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pembuat kebijakan di negara berpendapatan minyak: koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sangat krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, dan kesejahteraan masyarakat. Observasi terhadap langkah berikutnya dari otoritas Libya akan menjadi indikator penting untuk menilai potensi tekanan ekonomi yang lebih luas.
Hendra Wijaya, Redaktur Desk Ekonomi, WE NEWS
