Pemkot Bontang Rancang Pembatasan Sementara
Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah awal untuk menanggulangi antrean panjang pembelian Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Opsi yang sedang dibahas adalah penerapan sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda empat sebagai kebijakan sementara, sambil mengantisipasi gangguan distribusi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bontang, Moch Arif Rochman, mengatakan pembatasan berbasis nomor kendaraan dinilai lebih realistis dan cepat dilaksanakan dibandingkan menunggu hasil kajian teknis yang memakan waktu.
"Kalau kita butuh kajian, prosesnya bisa lama. Sementara antreannya sudah cukup crowded. Jadi, kalau ada kebijakan pemerintah yang sudah dirapatkan, jalankan dulu,"
Arif menjelaskan secara logika penerapan ganjil-genap berpeluang memangkas kepadatan antrean hingga separuhnya, meskipun angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk seluruh titik pengisian. Ia menambahkan, bila pengurangan hanya mencapai sekitar 30 persen, itu tetap dianggap berkontribusi positif terhadap pengurangaan kemacetan antrean.
Fokus pada Kendaraan Roda Empat dan Pengawasan Barcode
Pemkot berencana menitikberatkan kebijakan ini pada kendaraan roda empat karena setiap unit umumnya sudah dilengkapi barcode yang terhubung dengan sistem penjualan BBM bersubsidi. Dengan mekanisme pemindaian barcode, petugas dapat mengecek kesesuaian data kendaraan dengan riwayat pembelian BBM.
Meski demikian, Arif menegaskan bahwa pelaksanaan tetap memerlukan pengawasan di lapangan untuk mencegah upaya manipulasi seperti penggantian pelat nomor atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai data pembelian.
Langkah Administratif dan Koordinasi
Pemkot menargetkan penyelesaian koordinasi internal mengenai rencana ganjil-genap berlangsung dalam satu hingga dua hari. Bila diperlukan, pemerintah daerah akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan kebijakan sementara tersebut.
Menurut Arif, template pelaksanaan sudah ada dan dapat dijadikan acuan, meskipun tidak dapat disalin secara langsung dari model yang diterapkan di daerah lain karena perbedaan jumlah dan karakteristik SPBU.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Target waktu koordinasi | 1–2 hari |
| Pengurangan antrean yang diharapkan | Hingga 50% (secara logika), minimal 30% dianggap baik |
| Fokus penerapan | Kendaraan roda empat dengan barcode BBM |
Implikasi bagi Warga dan Pelaku Usaha
Jika diterapkan, aturan ganjil-genap akan berdampak langsung pada pola mobilitas warga yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk membeli BBM di hari tertentu. Selain itu, pelaksanaannya juga berimplikasi pada operasional SPBU, pengawasan petugas di lapangan, dan kemungkinan penjadwalan ulang distribusi oleh perusahaan pemasok.
- Warga perlu menyesuaikan waktu pengisian bahan bakar sesuai aturan ganjil-genap.
- SPBU harus menyiapkan mekanisme validasi barcode dan petugas pengatur antrean.
- Pemkot membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak swasta pemasok BBM untuk efektivitas kebijakan.
Sementara itu, upaya teknis lain seperti penataan jadwal kedatangan truk tangki dan transparansi distribusi masih menjadi aspek penting yang perlu dituntaskan bersama pihak terkait. Kebijakan ganjil-genap yang bersifat sementara ini dipandang sebagai solusi cepat untuk meredam kepadatan sambil menunggu langkah penanganan distribusi yang lebih sistemik.
Pemkot Bontang akan mengumumkan lebih lanjut apabila surat edaran atau ketentuan pelaksanaan sudah disepakati dalam rapat koordinasi internal. Pelaksanaan kebijakan ke depan akan dipantau untuk menilai seberapa efektif langkah ini dalam mereduksi antrean BBM dan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
