Pemerintah kembali meninjau alokasi anggaran pendidikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk memastikan kewajiban pengeluaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN terpenuhi, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengelompokan sejumlah dana yang berkaitan dengan pendidikan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan agar ketentuan wajib anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang dapat dijalankan dalam finalisasi APBN 2027. Ia menjelaskan rancangan APBN tersebut awalnya disusun sebelum amar putusan MK terbit, sehingga pemerintah perlu melakukan koreksi dan penyesuaian.
"Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani,"
Penyesuaian teknis dan ruang fiskal
Menurut pernyataan pejabat tersebut, kedudukan putusan MK menjadi perhatian penting dalam proses finalisasi anggaran. Pemerintah juga mencatat bahwa total alokasi untuk sektor pendidikan berpotensi melebihi batas minimal 20% apabila sejumlah program yang selama ini tidak tercantum langsung dalam alokasi pendidikan dimasukkan dalam perhitungan karena relevansi pelaksanaannya terhadap sektor tersebut.
Proses pembahasan anggaran untuk 2027 masih berlangsung, dan revisi dilakukan pada posisi-pos tertentu agar konsistensi antara ketentuan hukum dan praktik penganggaran tetap terjaga. Secara teknis, nota keuangan dan draf APBN 2027 sudah disusun sebelum keluarnya putusan MK sehingga memerlukan koreksi agar selaras dengan putusan terbaru.
Target perbaikan infrastruktur sekolah
Selain mengkaji alokasi dana, pemerintah menargetkan perbaikan kondisi fisik sekolah yang lebih luas pada 2027. Dalam penjelasan yang disampaikan, pemerintah menaikkan target renovasi menjadi 100.000 sekolah pada 2027, meningkat signifikan dibanding alokasi awal untuk 2026 yang ditetapkan sekitar 17.000 sekolah.
Peningkatan target ini didasarkan pada evaluasi data dan kondisi riil di lapangan. Langkah tersebut menunjukkan upaya prioritisasi perbaikan kualitas sarana-prasarana pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak belajar bagi peserta didik.
- Keputusan MK mempengaruhi batasan teknis penganggaran pendidikan dan memicu revisi rancangan APBN 2027.
- Pemerintah menegaskan pemenuhan mandatory 20% dan kemungkinan alokasi lebih tinggi bila program terkait pendidikan dihitung bersama.
- Target renovasi dinaikkan menjadi 100.000 sekolah pada 2027 dari sekitar 17.000 pada 2026.
Implikasi kebijakan dan tantangan
Peninjauan alokasi anggaran oleh pemerintah menimbulkan beberapa dampak kebijakan yang perlu dicermati. Pertama, penghitungan komponen-anggaran yang dapat dikategorikan sebagai belanja pendidikan akan menjadi kunci dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Kedua, penyesuaian anggaran berpotensi menggeser prioritas di beberapa kementerian/lembaga jika sejumlah program dipindahkan antar pos anggaran agar total pendidikan mencapai persentase yang diwajibkan.
Dari perspektif pelaksanaan lapangan, peningkatan target renovasi sekolah menuntut percepatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek di daerah. Pemerintah harus memastikan ketersediaan kapasitas teknis, pengawasan, serta mekanisme penyaluran yang akuntabel agar target perbaikan fisik sekolah dapat terealisasi tanpa mengganggu alokasi untuk kebutuhan operasional pendidikan lainnya.
Sementara itu, integrasi program-program terkait pendidikan yang sebelumnya ditempatkan di pos lain perlu dilakukan dengan hati-hati agar transparansi anggaran tetap terjaga dan mudah diaudit. Penghitungan ulang ini juga membuka ruang bagi diskusi publik dan pemangku kepentingan pendidikan mengenai prioritas belanja yang mendukung mutu pendidikan secara menyeluruh.
Proses finalisasi APBN 2027 akan menjadi momen penting untuk melihat bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepatuhan terhadap putusan MK, kebutuhan investasi infrastruktur, serta upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kejelasan alokasi dan mekanisme pelaksanaan akan menentukan langkah konkret selanjutnya dalam memenuhi target-target pembangunan pendidikan nasional.
Catatan: informasi artikel ini berdasarkan keterangan resmi pemerintah terkait peninjauan APBN 2027 dan pernyataan Menteri Sekretaris Negara tentang penyesuaian anggaran serta target renovasi sekolah yang disampaikan pada awal Agustus 2026.
