Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen pada triwulan II-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kuartalan juga positif, yakni 2,93 persen dibandingkan triwulan I-2026, menurut keterangan Kepala BPS Sulawesi Tengah, Daryanto.
"Jika kita melihat secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 2,93 persen dibandingkan dengan triwulan I-2026,"
Nilai PDRB dan pertumbuhan kumulatif
BPS melaporkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2026 sebesar Rp119.514,68 miliar. Jika dihitung atas dasar harga konstan 2010, PDRB tercatat Rp59.123,38 miliar. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I-2026 mencapai 6,64 persen dibandingkan semester I-2025.
| Ukuran | Nilai |
|---|---|
| PDRB (harga berlaku) triwulan II-2026 | Rp119.514,68 miliar |
| PDRB (harga konstan 2010) triwulan II-2026 | Rp59.123,38 miliar |
| Pertumbuhan y-on-y triwulan II-2026 | 5,06% |
| Pertumbuhan q-to-q | 2,93% |
| Pertumbuhan kumulatif semester I-2026 | 6,64% |
Sektor penggerak dan pergeseran struktur
Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II-2026. Tiga lapangan usaha utama yang masih mendominasi struktur ekonomi provinsi adalah:
- Industri Pengolahan dengan kontribusi 44,37 persen terhadap struktur ekonomi dan pertumbuhan tahunan 6,75 persen;
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi 15,60 persen dan tumbuh 2,41 persen;
- Pertambangan dan Penggalian menyumbang 13,79 persen namun mengalami kontraksi 0,91 persen secara tahunan.
Ketiga sektor tersebut bersama-sama menyumbang 73,75 persen dari total perekonomian Sulawesi Tengah pada triwulan II-2026, menunjukkan konsentrasi kegiatan ekonomi pada industri pengolahan dan sumber daya alam.
Peran pengeluaran pemerintah dan implikasinya
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meningkat sebesar 13,59 persen. Kenaikan belanja pemerintah daerah dan pusat dapat menjadi pendorong permintaan domestik yang signifikan, khususnya di tengah pelemahan sektor pertambangan.
Pergeseran ini memiliki beberapa konsekuensi penting:
- Peningkatan pengeluaran pemerintah memperkuat permintaan domestik jangka pendek, berpotensi menopang lapangan usaha yang berorientasi pada pasar domestik seperti industri pengolahan dan jasa pemerintahan.
- Kontraksi sektor pertambangan menandakan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan output tambang; daerah yang dominan sumber daya alam perlu diversifikasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
- Konsentrasi tinggi pada industri pengolahan menunjukkan peluang untuk memperkuat rantai nilai lokal, namun juga menuntut kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan investasi teknologi.
Data BPS ini relevan bagi perumusan kebijakan fiskal dan investasi di tingkat provinsi. Pemulihan kuartalan yang tercatat memberi indikasi momentum positif, namun ketergantungan pada belanja pemerintah dan ketidakstabilan sektor pertambangan menjadi tantangan yang perlu dipantau.
Informasi ini disusun berdasarkan rilis resmi BPS Sulawesi Tengah per triwulan II-2026.
