Kota Banjar — Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Banjar menegaskan dinamika yang muncul pada Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ke-VI Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar tidak akan mengganggu persiapan kontingen dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat ke-XV, dengan catatan surat keputusan (SK) pengurus baru segera diterbitkan oleh provinsi.
Proses pemilihan dinilai sah
Kepala Disporapar Kota Banjar, Kaswad, mengatakan proses pemilihan ketua yang menetapkan Soedrajat Argadiredja telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, meskipun ada sejumlah peserta yang memilih melakukan walk out selama musyawarah.
“Saya kira tidak akan berdampak terhadap persiapan Porprov kalau SK segera turun dari provinsi. Karena secara mekanisme kan itu sudah sesuai dengan aturan, ya,”
Kaswad menambahkan bahwa sejumlah ketentuan prosedural selama Musorkot, termasuk ketentuan kuorum, telah dijalankan. Ia menjelaskan jika peserta yang hadir memenuhi syarat menurut prosedur—seperti menunggu 30 menit apabila kuorum tidak tercapai—maka keputusan dapat dianggap sah bila peserta tetap tidak hadir.
Desakan penguatan administrasi dan transparansi
Selain menilai prosedur pemilihan sah, Disporapar mendorong adanya pembenahan internal pada masa kepengurusan yang baru. Kaswad menggarisbawahi pentingnya penguatan tenaga administrasi dan peningkatan transparansi tata kelola keuangan agar tidak muncul penilaian negatif dari cabang olahraga (cabor).
“Untuk ke depan, pengurus yang baru memang harus lebih transparan dan tenaga administrasinya diperkuat. Supaya tidak ada lagi penilaian kurang transparan dari cabor-cabor,”
Menurutnya, selama masa jabatan Disporapar terus menjalankan tugas verifikasi dan evaluasi sesuai fungsi serta prosedur yang berlaku untuk mendukung organisasi olahraga di tingkat kota.
Implikasi terhadap persiapan atlet dan event
Jika SK pengurus KONI Kota Banjar turun tepat waktu, Disporapar meyakini proses administrasi, pendanaan, dan koordinasi pelatihan atlet untuk Porprov dapat berlanjut tanpa hambatan berarti. Namun, Kaswad menegaskan bahwa perbaikan di tingkat internal KONI tetap krusial agar ke depan tidak terjadi kegaduhan serupa yang dapat mengganggu kegiatan pembinaan dan kompetisi.
- Keabsahan proses Musorkot: Disporapar menyatakan sesuai mekanisme yang berlaku.
- Syarat kelanjutan persiapan Porprov: SK pengurus dari provinsi harus segera diterbitkan.
- Rekomendasi organisasi: Perkuat administrasi dan transparansi keuangan untuk meredam penolakan dari cabor.
| Isu | Tindakan yang Direkomendasikan |
|---|---|
| Keberatan cabor terhadap LPJ | Audit internal dan peningkatan transparansi pelaporan keuangan |
| Keterlambatan SK pengurus | Koordinasi cepat dengan KONI Provinsi untuk percepatan penerbitan SK |
| Kekurangan tenaga administrasi | Perekrutan staf administrasi dan peningkatan kapasitas |
Untuk masyarakat dan pelaku olahraga di Kota Banjar, hal ini menjadi sinyal bahwa proses organisasi olahraga lokal sedang memasuki fase peralihan yang membutuhkan keterlibatan lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pengurus KONI, dan cabang olahraga. Perbaikan administrasi dan keterbukaan informasi dinilai penting agar perhatian tetap fokus pada pembinaan atlet dan persiapan kompetisi.
Disporapar mengatakan akan terus memantau perkembangan administrasi KONI Kota Banjar dan memastikan tugas verifikasi serta evaluasi dilaksanakan sesuai kewenangan. Langkah ini diharapkan menutup potensi gangguan administratif sehingga persiapan Porprov tidak mengalami hambatan berarti.
Warga Kota Banjar yang terlibat dalam pembinaan olahraga dan para atlet diharapkan tetap tenang dan berfokus pada persiapan teknis menjelang Porprov, sambil menunggu kejelasan SK dan perbaikan tata kelola yang diharapkan di internal KONI.
