Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten memproyeksikan anggaran program Sekolah Gratis untuk tahun anggaran 2027 turun sekitar Rp20 miliar dibandingkan realisasi 2026. Meski demikian, Kepala Dindikbud Banten, Jamaluddin, menegaskan kuantitas penerima manfaat tetap dipertahankan sekitar 130.000 siswa.
Perincian proyeksi anggaran dan sasaran penerima
Menurut penjelasan Jamaluddin pada Senin (19/10/2026), anggaran program Sekolah Gratis tahun 2026 berada di kisaran Rp340 miliar, sedangkan proyeksi untuk 2027 berada di kisaran Rp320 miliar, meskipun angka itu masih bersifat sementara dan belum final.
"Kalau di tahun 2027 kurang lebih sementara ini 320-an, masih belum final sih. Tapi di sekarang masih di 340-an,"
Ia menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak akan mempengaruhi jumlah siswa penerima karena program masih menyasar kelompok siswa yang sama, yakni mereka yang saat ini telah naik ke kelas 11 dan akan melanjutkan penerimaan bantuan pada semester berikutnya.
Komposisi penerima: SMA, SMK, SKh dan Madrasah Aliyah
Jamaluddin merinci bahwa penerima program terdiri dari siswa SMA, SMK, Sekolah Khusus (SKh) serta Madrasah Aliyah (MA). Untuk MA, Dindikbud menetapkan kuota khusus sebanyak 10.000 siswa, dan proses verifikasi calon penerima masih berlangsung.
- Jumlah total penerima yang dipertahankan: ~130.000 siswa.
- Kuota Madrasah Aliyah: 10.000 siswa (status: verifikasi sedang berjalan).
- Bantuan untuk MA: berkisar antara Rp120.000–Rp150.000 per siswa.
- Bantuan bagi sekolah di bawah kewenangan provinsi: rata-rata Rp50.000 per siswa.
Skema pencairan dan administrasi
Dindikbud Banten menjadwalkan pencairan bantuan program Sekolah Gratis setiap tiga bulan sekali. Jadwal pencairan berkala ini dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas dukungan finansial kepada sekolah dan siswa, serta memudahkan pengelolaan anggaran di tingkat provinsi.
Proses verifikasi calon penerima, khususnya untuk kuota MA, menjadi langkah penting agar bantuan tersalurkan kepada sasaran yang tepat. Hingga keterangan yang disampaikan oleh Dindikbud, verifikasi tersebut masih berlangsung.
Implikasi penurunan anggaran
Meskipun penurunan angka anggaran tercatat relatif kecil—sekitar Rp20 miliar dari total anggaran 2026—kepada publik perubahan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan operasional. Penurunan anggaran dapat berdampak pada besaran bantuan per siswa, alokasi untuk kegiatan pendukung, atau cadangan administrasi, tergantung keputusan final penganggaran provinsi.
Dindikbud telah menyatakan komitmen mempertahankan jumlah penerima, namun detail teknis mengenai apakah penyesuaian anggaran akan memengaruhi besaran bantuan rata-rata untuk kelompok non-MA atau postur anggaran lain belum dijabarkan secara rinci. Selain itu, mekanisme verifikasi dan tata waktu pencairan perlu dipantau agar tidak mengganggu kelangsungan bantuan semester berikutnya.
Data ringkas anggaran
| Tahun | Perkiraan Anggaran | Perkiraan Penerima |
|---|---|---|
| 2026 | ~Rp340 miliar | ~130.000 siswa |
| 2027 (proyeksi) | ~Rp320 miliar | ~130.000 siswa |
Pertanyaan dan langkah yang perlu diawasi publik
Bagi orang tua, pengelola sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan di Banten, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:
- Konfirmasi final besaran anggaran 2027 setelah dokumen APBD provinsi disahkan.
- Detail skema distribusi bantuan per kelompok sekolah dan besaran riil per siswa setelah penyesuaian anggaran.
- Kelanjutan proses verifikasi kuota MA agar penyaluran tidak tertunda.
Dengan posisi anggaran yang masih bersifat proyeksi, Dindikbud Banten dan pemerintah provinsi perlu menjaga transparansi proses penganggaran dan komunikasi kepada publik agar program Sekolah Gratis tetap efektif dan tepat sasaran pada tahun ajaran mendatang.
Peliputan lanjutan akan fokus pada keputusan final anggaran setelah ditetapkannya APBD 2027 serta dampak konkret terhadap besaran bantuan dan jadwal pencairan untuk para penerima di Provinsi Banten.
