Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memberlakukan pembatasan penerimaan sampah di TPA Sampah Regional Solok setelah volume yang ditangani melebihi kapasitas rancangannya. Langkah itu disertai perpanjangan masa operasional TPA hingga 31 Desember 2027 dengan syarat hanya menerima sampah residu dan pembatasan jumlah tonase yang masuk.
Langkah sementara sebagai masa transisi
Perubahan kebijakan ini dituangkan melalui addendum perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok, dan Pemerintah Kota Solok. Tujuan utama perpanjangan operasional adalah memberikan waktu transisi bagi kedua pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan perpanjangan tersebut bukan solusi permanen, melainkan kesempatan untuk memperkuat pengurangan dan pengolahan sampah sejak sumber. Menurutnya, ketergantungan terus-menerus pada tempat pemrosesan akhir tanpa peningkatan pengelolaan dari hulu akan memperparah masalah lingkungan dan layanan publik.
“Perpanjangan operasional ini harus dimanfaatkan kedua daerah untuk mempersiapkan kemandirian pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok perlu segera membangun sistem pengelolaan yang memadai, mulai dari pengurangan dan pemilahan hingga pengolahan sampah,”
Pernyataan gubernur itu disampaikan di Istana Gubernuran, Senin (26/10/2026). Ia meminta agar dukungan sarana-prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, serta alokasi anggaran diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, edukasi dan keterlibatan masyarakat mendapat penekanan sebagai bagian penting agar pemilahan dan pengurangan sampah dilakukan sejak tingkat rumah tangga.
Dasar perubahan kebijakan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan berdasar pada kondisi nyata di lapangan: TPA Regional Solok telah melampaui kapasitas rancangannya. Keadaan over kapasitas menuntut penyesuaian operasional agar pelayanan persampahan tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
Menurut pernyataan pemerintah provinsi, pembatasan yang diberlakukan mencakup:
- Penerimaan hanya untuk sampah residu (sisa setelah pemilahan dan pengolahan di tingkat sumber).
- Penetapan batas tonase yang masuk ke TPA sesuai ketentuan addendum.
- Perpanjangan operasional TPA hingga 31 Desember 2027 sebagai masa transisi.
Imbas bagi layanan dan masyarakat
Keputusan ini berpotensi mempengaruhi mekanisme pengangkutan dan pembuangan sampah oleh pemerintah kabupaten dan kota, serta operator pengelolaan sampah. Dalam jangka pendek, pembatasan tonase harus diantisipasi agar pelayanan pembuangan sampah tidak terganggu dan tidak menimbulkan pembuangan ilegal yang merusak lingkungan.
Pemprov berharap kedua daerah dapat segera menyiapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, meliputi penguatan fasilitas pengolahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, dan penganggaran yang memadai. Keterlibatan aktif warga dalam pemilahan di sumber juga dianggap krusial untuk mengurangi beban TPA.
Langkah yang dapat diprioritaskan
Untuk memanfaatkan masa perpanjangan hingga akhir 2027 secara efektif, beberapa fokus yang perlu dikejar antara lain:
- Peningkatan program reduce, reuse, recycle di tingkat rumah tangga dan institusi.
- Pembangunan fasilitas pengolahan antara (intermediate treatment) untuk mengurangi residu yang masuk ke TPA.
- Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota.
Dengan kebijakan pembatasan ini, pemerintah provinsi berharap agar pelayanan persampahan tetap terjaga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Masa peralihan ini dipandang sebagai momentum bagi Solok untuk menata kembali tata kelola sampah sesuai prinsip keberlanjutan, serupa dengan kerapian rumah gadang yang dijaga turun-temurun.
Pengawasan pelaksanaan addendum dan realisasi langkah-langkah pengelolaan di tingkat daerah akan menjadi perhatian berikutnya, seiring upaya menuntaskan persoalan sampah yang kini menjadi tantangan banyak kota dan kabupaten di Tanah Air.
