Revitalisasi Sekolah: Skema Penyaluran dan Pengelolaan
Pemerintah pusat menyalurkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bagi 16 sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Pekanbaru dengan total anggaran lebih dari Rp17 miliar untuk tahun anggaran 2026. Informasi ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, seusai mendampingi Wali Kota Pekanbaru saat peninjauan di SD Negeri 62 pada 31 Agustus 2026.
Menurut Abdul Jamal, dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh pihak sekolah bersama masyarakat setempat, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan.
"Dananya langsung masuk ke rekening sekolah. Pengelolaannya dilakukan oleh sekolah bersama masyarakat, sedangkan Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawasan,"
Prioritas Penggunaan Anggaran
Bantuan revitalisasi tidak dibatasi hanya pada perbaikan bangunan yang rusak. Abdul Jamal menjelaskan beberapa kebutuhan yang dapat dibiayai dari anggaran tersebut, antara lain:
- Pembangunan ruang kelas baru apabila sekolah masih kekurangan ruang belajar;
- Rehabilitasi bagian bangunan seperti atap dan plafon;
- Pembangunan atau perbaikan fasilitas sanitasi, termasuk toilet.
Penentuan sekolah penerima dilakukan berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena seleksi menggunakan data Dapodik, sekolah tidak diwajibkan mengajukan proposal untuk mendapatkan program revitalisasi ini.
"Sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi ditentukan berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jadi sekolah tidak perlu mengajukan proposal,"
Implikasi Ekonomi dan Lingkungan Lokal
Penyaluran langsung dana ke sekolah berpotensi mendorong perbaikan akses dan kualitas ruang belajar, tetapi juga menempatkan tanggung jawab manajemen anggaran pada tingkat sekolah dan masyarakat. Secara ekonomi, pengelolaan dan pelaksanaan proyek fisik dapat membuka kebutuhan penggunaan jasa kontraktor lokal, penyedia material, dan tenaga kerja setempat, sehingga mempengaruhi perputaran ekonomi mikro di lingkungan sekolah.
Dari sisi lingkungan, rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas menimbulkan pertimbangan terkait pemilihan bahan bangunan dan praktik konstruksi. Pilihan material dan metode pelaksanaan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dapat menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, seperti limbah bangunan atau penggunaan material tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang memadai dan pedoman teknis yang mengintegrasikan prinsip efisiensi sumber daya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek.
Pengawasan, Akuntabilitas, dan Pembaruan Data
Model penyaluran yang langsung memasukkan dana ke rekening sekolah dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan menuntut transparansi dan akuntabilitas yang baik di tingkat sekolah. Peran Dinas Pendidikan sebagai pengawas menjadi penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, termasuk dokumentasi penggunaan dana dan pelaporan kepada pihak terkait.
Abdul Jamal juga mengingatkan pentingnya memperbarui data di sistem Dapodik. Karena kementerian menggunakan data Dapodik untuk menentukan penerima bantuan, kelengkapan dan akurasi data akan menentukan peluang sekolah memperoleh program serupa di masa depan.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Jumlah sekolah | 16 SD dan SMP |
| Total anggaran | Lebih dari Rp17 miliar |
| Sumber dana | APBN melalui Kemendikdasmen |
| Penentuan penerima | Berdasarkan data Dapodik |
| Pengelolaan dana | Rekening sekolah, dikelola sekolah dan masyarakat; Disdik melakukan pengawasan |
Pemerintah kota, pengelola sekolah, serta masyarakat perlu berkoordinasi untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan efektif, transparan, dan mempertimbangkan dampak ekonomi serta lingkungan lokal. Pelaksanaan yang baik akan meningkatkan kualitas sarana belajar dan mendukung tujuan pendidikan, sementara kelemahan dalam pengelolaan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap program yang bersumber dari APBN.
Berita ini berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal saat kunjungan kerja bersama Wali Kota Pekanbaru pada 31 Agustus 2026.
