Tarakan — Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan (UBT), Mohamad Nur Utomo, memberi penjelasan resmi terkait polemik pengelolaan dana dan administrasi pada tur akademik mahasiswa program Magister Ilmu Manajemen ke Kota Kinabalu, Malaysia. Nur Utomo mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Rektor dan tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kampus.
Karakter kegiatan: nonkurikuler namun akademik
Menurut penjelasan dekan, kegiatan membawa label akademik tetapi bersifat non terstruktur dan berada di luar kurikulum resmi. Meski demikian, Nur Utomo menyatakan kegiatan itu memiliki manfaat akademik, termasuk agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UBT dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang dijadwalkan berlangsung di Kota Kinabalu.
"Kegiatan ini memang sifatnya non terstruktur di luar kurikulum resmi. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada SK Rektor. Sifatnya begitu, tapi kita bayangkan dia bermanfaat secara akademik,"
Meski tidak memiliki payung administratif berupa SK dan tidak terpapar dalam DPA, Nur Utomo menyatakan bahwa keberangkatan mahasiswa tersebut telah diketahui oleh Rektor UBT.
Pengelolaan dana secara mandiri dan mekanisme pengumpulan
Ketiadaan mekanisme resmi dalam anggaran mendorong pelaksanaan pembiayaan secara mandiri. Dekan menjelaskan bahwa dana dikumpulkan secara tunai oleh perwakilan mahasiswa dan kemudian diserahkan kepada Ketua Program Studi sebagai pengelola untuk membiayai tiket pesawat, akomodasi hotel, dan transportasi lokal.
Penjelasan kunci yang disampaikan dalam konfirmasi antara lain:
- Biaya tidak disetor ke rekening kas negara atau universitas karena bukan dana negara;
- Dana dianggap milik mahasiswa dan dikelola berdasarkan kesepakatan musyawarah antara peserta;
- Pengumpulan dana dilakukan secara tunai melalui Ketua Kelas, lalu diserahkan kepada Ketua Program Studi.
Isu patokan iuran Rp 3 juta
Salah satu yang memicu polemik adalah kabar adanya patokan iuran sebesar Rp 3 juta bagi mahasiswa yang tidak ikut berangkat. FEB UBT membantah adanya paksaan terkait angka tersebut. Menurut dekan, ketentuan itu muncul dari kesepakatan kolektif antarmahasiswa dari kelas di Tarakan, Bulungan, dan Malinau, serta sifatnya tidak wajib.
"Kalau dia di luar (kurikulum) tadi itu, tidak terpapar dalam anggaran (DPA UBT). Makanya pembiayaannya tadi berdasarkan musyawarah. Tapi kegiatan ini diketahui oleh Rektor,"
Nur Utomo juga menyatakan, "Tadi dibayar Rp 3 juta itu diharapkan tidak wajib. Faktanya ada yang tidak ikut dan tidak bayar pun tidak masalah." Pernyataan ini menegaskan posisi fakultas bahwa tidak ada pemaksaan administratif terhadap mahasiswa yang memilih tidak berpartisipasi.
Dampak administratif dan rekomendasi tata kelola
Kasus ini membuka sejumlah pertanyaan terkait tata kelola kegiatan akademik di luar kurikulum, antara lain soal transparansi pengelolaan dana, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal universitas serta peraturan keuangan negara jika ada penggunaan dana institusi. Meskipun dekan menegaskan dana adalah milik mahasiswa, praktik pengumpulan tunai tanpa catatan resmi berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan persepsi publik negatif.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pihak kampus untuk memperbaiki praktik serupa di masa mendatang meliputi:
- Penyusunan pedoman operasi untuk kegiatan nonkurikuler yang melibatkan biaya peserta;
- Pencatatan dan pelaporan keuangan yang rapi walau dana bersifat kolektif mahasiswa;
- Pembuatan SK atau setidaknya surat tugas yang jelas bila agenda terkait kerja sama institusional seperti penandatanganan MoU.
Penutup
Pernyataan Dekan FEB UBT memberikan keterangan penting mengenai sifat dan mekanisme kegiatan tur akademik tersebut. Namun, keterbukaan dokumen pendukung seperti daftar peserta, rincian biaya, dan bukti komunikasi administrasi dengan rektorat akan membantu meredam kekhawatiran publik dan memperkuat akuntabilitas kampus. Redaksi akan mengikuti perkembangan apabila ada respons resmi dari Rektor UBT atau pernyataan tambahan dari pihak mahasiswa terkait.
