Rencana Pemerintah pusat yang mengusulkan penambahan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) menjadi dua kali sepekan, yaitu Sabtu dan Minggu, mendapat respons positif dari warga yang berkegiatan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 13 September 2026.
Respon warga: keleluasaan waktu dan penyesuaian jadwal
Sejumlah warga menyatakan skema dua hari ini memberi keleluasaan waktu untuk berolahraga dan menyesuaikan agenda akhir pekan. Seorang warga bernama Nana mengatakan dukungannya karena skema baru membantu dalam pembagian waktu antara kegiatan ibadah dan aktivitas fisik.
"Boleh, sepakat kalau mau diadakan Sabtu juga,"
Nana menambahkan, "Untuk aku yang non-Muslim, hari Minggu jadi bisa fokus ibadah dan istirahat. Sabtu olahraga di CFD." Pernyataan ini mencerminkan harapan sebagian warga agar CFD tidak lagi menumpuk pada satu hari sehingga memberi alternatif bagi berbagai kelompok masyarakat.
Perhatian pada rekayasa lalu lintas
Selain dukungan, warga juga mengingatkan pihak berwenang agar mempersiapkan aspek teknis dengan matang. Okta, warga lain di lokasi, menyambut baik gagasan dua hari selama pelaksanaannya tidak mengganggu lalu lintas pada hari kerja.
"CFD mau Sabtu atau Minggu atau keduanya menurutku oke. Aku sepakat kalau memang mau dua hari, asal jangan di hari kerja aja,"
Okta menekankan pentingnya penyiapan rute alternatif dan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian serta dinas terkait apabila kebijakan dua hari jadi dilaksanakan. Pernyataan tersebut menyoroti kebutuhan koordinasi antarlembaga dalam mengelola dampak mobilitas kota.
Sikap netral warga terhadap teknis pelaksanaan
Sementara itu, warga bernama Bani memilih menyerahkan keputusan teknis pelaksanaan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memahami adanya keterbatasan lokasi dan kendala teknis di lapangan, serta menerima keputusan pemimpin daerah jika opsi digambarkan sebagai terbatas pada satu titik.
"Aku kembali ke pemerintah aja, karena yang lebih paham plus minusnya,"
Komentar Bani mencerminkan kepercayaan publik pada otoritas daerah untuk menentukan detail operasional yang mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas.
Dampak potensial dan kebutuhan kebijakan
Meskipun warga menyambut baik inisiatif pengurangan polusi melalui perluasan HBKB, tanggapan lapangan menegaskan beberapa kebutuhan kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, antara lain:
- Perencanaan rute alternatif dan rekayasa lalu lintas di hari pelaksanaan;
- Koordinasi antarinstansi (kepolisian, dinas perhubungan, pemerintah kota) untuk pengamanan dan manajemen arus;
- Penentuan titik lokasi CFD yang feasibel secara teknis dan tidak mengganggu layanan publik selama akhir pekan.
Tabel ringkasan posisi beberapa warga
| Warga | Posisi | Catatan |
|---|---|---|
| Nana | Mendukung | Menilai dua hari membantu penyesuaian jadwal dan kegiatan ibadah |
| Okta | Mendukung dengan syarat | Meminta rekayasa lalu lintas dan rute alternatif |
| Bani | Netral/percaya pemerintah | Menyerahkan teknis pelaksanaan kepada Pemprov DKI |
Langkah berikut yang perlu diperhatikan
Usulan penambahan hari HBKB awalnya disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat sebagai bagian dari upaya menekan tingkat polusi udara. Di tingkat ibu kota, penerapan kebijakan serupa memerlukan kajian dampak transportasi dan sosial di wilayah padat seperti Bundaran HI agar manfaat kesehatan dan rekreasi publik tidak berimbas pada gangguan mobilitas dan ekonomi.
Warga yang ditemui di Bundaran HI menunjukkan optimisme terhadap peluang mendapat ruang publik yang lebih luas pada akhir pekan. Namun konsensus publik tampak menuntut adanya kesiapan teknis dari Pemprov DKI dan instansi terkait agar pelaksanaan dua hari CFD dapat berlangsung lancar, aman, dan terukur.
Perdebatan mengenai lokasi, frekuensi, dan pengaturan operasional CFD kemungkinan akan berlanjut saat pemerintah daerah melakukan pembahasan lebih lanjut bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lain.
Koresponden wilayah Jakarta akan mengikuti perkembangan kebijakan ini dan melaporkan keputusan resmi serta implikasinya bagi aktivitas warga di ibu kota.
