Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan target ambisius: menata ulang jaringan kabel yang selama ini semrawut di sejumlah ruas jalan Ibu Kota sehingga tidak lagi menghiasi trotoar dan tiang listrik. Pengerjaan ini direncanakan selesai dalam jangka waktu lima tahun dan akan dilaksanakan lewat pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Rencana dan skala pekerjaan
Menurut informasi yang disampaikan saat peninjauan pembangunan SJUT di Tebet, Jakarta Selatan, proyek tahap awal mencakup panjang total 16,9 kilometer yang tersebar di sepuluh ruas jalan utama. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan sejumlah ruas yang menjadi sasaran, antara lain: MT Haryono, Gatot Subroto, Soepomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, dan Jatinegara.
"Saya terus terang mem-planning-kan dalam lima tahun semua kabel-kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan,"
Pernyataan itu menggarisbawahi ambisi pemerintahan provinsi untuk mengubah wajah kota dengan menghilangkan jaringan kabel di permukaan jalan yang selama ini dinilai mengganggu estetika dan keselamatan.
Anggaran dan pembagian teknis
Pembangunan SJUT untuk tahap yang disebutkan diperkirakan menelan biaya Rp90 miliar. Dinas Bina Marga menjelaskan alokasi tersebut ditujukan untuk pekerjaan di delapan sampai sepuluh ruas jalan pada tahap awal, dengan jadwal penyelesaian berbeda-beda antar ruas. Sebagai contoh, pengerjaan pada Jalan Soepomo ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Pekerjaan fisik di badan jalan akan melibatkan rekayasa lalu lintas sehingga aktivitas tersebut harus dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan untuk meminimalkan gangguan arus kendaraan. Dinas Bina Marga menegaskan akan mengumumkan pengaturan lalu lintas dan informasi terkait kepada publik sebelum pekerjaan berlangsung.
Pelibatan pihak swasta dan payung hukum
Gubernur Pramono menyatakan keterlibatan swasta diperlukan agar program ini berjalan cepat dan berkelanjutan. Menurutnya, secara bisnis proyek penurunan kabel ini juga menarik sehingga dapat menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain, termasuk operator telekomunikasi dan penyedia utilitas.
Skema kerja sama dan mekanisme pendanaan belum dirinci rinciannya, namun pejabat Dinas Bina Marga menyebut payung hukum untuk pelaksanaan SJUT sudah tersedia sehingga pihaknya dapat menggandeng sektor swasta dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Dampak langsung bagi aktivitas publik
Proyek penataan utilitas di badan jalan diperkirakan berdampak pada pola lalu lintas sementara selama pembangunan berlangsung. Untuk itu, Pemprov DKI akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan menyampaikan informasi bagi pengguna jalan agar dapat memilih rute alternatif saat pekerjaan sedang berjalan.
- Panjar panjang SJUT tahap awal: 16,9 km
- Anggaran yang disiapkan: Rp90 miliar
- Ruas prioritas: MT Haryono, Gatot Subroto, Soepomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, Jatinegara
- Target penyelesaian keseluruhan: 5 tahun
Rincian teknis singkat
| Aspek | Data |
|---|---|
| Panjang SJUT tahap awal | 16,9 km |
| Jumlah ruas terdampak | 10 ruas |
| Anggaran | Rp90 miliar |
| Perkiraan waktu target | 5 tahun |
Kewaspadaan dan tindak lanjut
Bagi warga dan pelaku usaha di ruas yang disebutkan, penting memantau pengumuman resmi terkait jadwal pekerjaan dan rekayasa lalu lintas. Pemerintah provinsi menyatakan akan menyampaikan press release dan pemberitahuan lapangan untuk meminimalkan hambatan. Selain itu, keterlibatan operator utilitas dan pemilik kabel menjadi kunci apakah target lima tahun dapat tercapai mengingat panjang jaringan yang harus ditangani.
Pemerintah Provinsi DKI menegaskan proyek ini tidak hanya bertujuan estetika, tetapi juga memperbaiki keteraturan utilitas di ruang publik dan meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta kendaraan yang melintas. Keberhasilan program bergantung pada koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya, dan keterlibatan sektor swasta sebagai mitra teknis dan finansial.
Pelaksanaan tahap awal SJUT akan menjadi tolok ukur bagi langkah selanjutnya. Warga diimbau mengikuti saluran informasi resmi Pemprov DKI untuk mengetahui jadwal pekerjaan dan rute alternatif selama konstruksi berlangsung.
