Langkah administratif dan permintaan evaluasi
Pemerintah daerah dan aparat pengelola program gizi di Kalimantan Timur mengambil langkah administratif menyusul laporan dugaan keracunan yang menimpa penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, menyatakan dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bontang akan dicopot, namun proses resmi menunggu surat dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ke-2 orang itu akan dicopot. Surat resmi tunggu dari BGN. Karena kelalaian mereka tidak mengerjakan tugas sesuai SOP,"
Pernyataan tersebut disampaikan Paska usai menghadiri rapat koordinasi di Auditorium 3 Dimensi Kota Bontang pada Selasa, 11 Agustus 2026. Langkah ini diambil menyusul laporan bahwa selama sepekan terakhir ada 83 orang mengalami keluhan mual dan muntah setelah menerima MBG.
Rincian kasus dan dampak pelayanan kesehatan
Berdasarkan data awal yang disampaikan oleh pihak terkait, kasus terbagi antara dua unit SPPG di kota ini dan terjadi di beberapa fasilitas pendidikan. Sebanyak 30 orang dirujuk ke Rumah Sakit Badak LNG, dan 13 orang harus dirawat atau observasi lebih lanjut.
| Unit SPPG | Jumlah kasus | Sekolah terkait |
|---|---|---|
| SPPG Bontang Utara 2 | 27 | SD 012 Bontang Selatan, PAUD Al-Hikmah, SD Muhammadiyah, SMPN 1 Bontang |
| SPPG Bontang Selatan 5 | 56 | SD dan SMP Yayasan Vidatra (YPVDP) |
| Total | 83 | — |
Reaksi pemkot dan pihak SPPG
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta agar SPPG Regional Kaltim dan pihak SPPG di Bontang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Agus menegaskan pentingnya mempertahankan kelanjutan MBG sebagai program unggulan, tetapi dengan perbaikan tata kelola agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saya tekankan MBG ini harus tetap berjalan. Jika ada kasus jangan tutup dapurnya. Tapi perbaiki tata kelolanya,"
Di sisi pengelola di lapangan, Kepala SPPG Bontang Selatan 05, Gusti Bimantoro, menyampaikan permintaan maaf dan mengakui pihaknya belum dapat memastikan penyebab insiden. Berdasarkan evaluasi sementara, ayam suwir menjadi salah satu bahan yang dicurigai sebagai sumber masalah, namun ia menegaskan bahwa dugaan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Soal kompensasi dan penanganan korban
Paska Pakpahan menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang terkait kompensasi bagi penerima manfaat yang membutuhkan perawatan. Dari laporan awal, beberapa korban berasal dari keluarga karyawan dan sebagian lainnya akan menggunakan jaminan melalui BPJS Kesehatan.
- Jumlah penerima manfaat terlapor: 83 orang.
- Korban yang dirujuk ke RS Badak LNG: 30 orang.
- Korban yang menjalani perawatan/observasi: 13 orang.
Implikasi tata kelola dan rekomendasi pengawasan
Peristiwa ini menyoroti kebutuhan peningkatan pengawasan mutu bahan baku, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme respons cepat bila ada laporan efek samping makanan. Sebagai program yang menyentuh anak sekolah dan kelompok rentan, MBG memerlukan pengelolaan risiko yang lebih ketat: mulai dari kontrol penerimaan bahan, penyimpanan, proses pengolahan, hingga distribusi.
Pengecekan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi sumber masalah menjadi langkah penting untuk menentukan tindakan selanjutnya, termasuk kriteria pemulihan layanan dapur dan persyaratan reintegrasi SPPG ke sekolah-sekolah yang sempat berhenti menerima layanan. Sampai ada hasil resmi dari BGN dan laboratorium, langkah administratif seperti pencopotan pejabat serta evaluasi internal menjadi bagian dari proses akuntabilitas.
Kasus ini akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana otoritas kota dan pengelola program bergizi memperbaiki tata kelola layanan publik sekaligus menjaga keberlanjutan program yang memiliki tujuan pengentasan malnutrisi pada anak di Bontang.
