Dorongan DPRD untuk Kemandirian Fiskal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target hingga Rp1,3 triliun. Tekanan untuk meningkatkan penerimaan daerah muncul di tengah ketidakpastian aliran transfer dari pemerintah pusat dan kebutuhan mempertahankan program pembangunan serta pelayanan publik.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan bahwa peningkatan PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, Samarinda tidak dapat terus mengandalkan dana transfer ketika menghadapi kebutuhan pembiayaan yang meningkat.
“Kemarin alhamdulillah kita sudah mendapatkan Rp26 miliar. Hanya angka ini sebetulnya kalau melihat dengan jumlah yang tertunggak itu kan jauhlah,”
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya jurang antara penerimaan yang baru diperoleh pemerintah kota dengan target dan kebutuhan pembiayaan. DPRD berharap strategi peningkatan PAD dapat difinalisasi dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun anggaran 2027.
Strategi yang Ditekankan DPRD
Dalam diskusi publik internal DPRD, muncul tiga pendekatan utama yang dinilai layak ditempuh Pemkot Samarinda untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat:
- Intensifikasi — peningkatan kepatuhan dan efisiensi pengumpulan pajak serta retribusi yang sudah ada.
- Ekstensifikasi — pengembangan basis pajak dan retribusi baru dari potensi ekonomi yang belum termanfaatkan.
- Inovasi — penerapan mekanisme atau layanan baru, termasuk digitalisasi dan pendekatan administrasi yang memudahkan wajib pungut dan wajib bayar.
Secara garis besar, DPRD meminta pemetaan menyeluruh terhadap seluruh potensi ekonomi Samarinda sehingga sumber-sumber penerimaan yang belum tergarap dapat diidentifikasi dan dioptimalkan. Pendekatan ini dinilai perlu untuk menjaga kesinambungan anggaran daerah ketika transfer dari pusat berfluktuasi.
Impak Terhadap Pembangunan dan Pelayanan
Peningkatan PAD diyakini berdampak langsung pada kemampuan Pemkot membiayai proyek infrastruktur, program sosial, dan layanan publik lainnya. Jika target PAD terwujud, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menanggung biaya operasional dan investasi tanpa harus bergantung penuh pada aliran pusat.
Namun, langkah-langkah penggalian PAD juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan daya beli masyarakat. DPRD secara eksplisit menegaskan target peningkatan harus dicapai "tanpa memberatkan masyarakat," sehingga diperlukan desain kebijakan yang proporsional dan berbasis data.
Tabel Ringkasan Target dan Kondisi Saat Ini
| Keterangan | Nilai |
|---|---|
| Target PAD | Rp1,3 triliun |
| Penerimaan yang disebutkan DPRD | Rp26 miliar (sesuai pernyataan) |
| Tahun target implementasi | 2027 |
Perbandingan sederhana pada tabel menunjukkan besarnya tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target. Kesenjangan antara angka terkini yang disebutkan dan target akhir menuntut langkah terpadu baik dari segi kebijakan, administrasi, maupun penguatan pengawasan.
Catatan untuk Pemerintah Kota
Mempercepat peningkatan PAD tidak hanya soal menaikkan penerimaan, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola fiskal, transparansi, dan perlindungan sosial. Beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian Pemkot Samarinda ketika merumuskan kebijakan PAD:
- Melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal secara komprehensif dan berbasis data.
- Menyusun skenario dampak kebijakan terhadap daya beli kelompok rentan.
- Meningkatkan kapasitas administrasi pajak dan pelayanan berbasis digital untuk menekan kebocoran dan mempercepat kepatuhan.
Implementasi yang hati-hati dan terukur akan menentukan apakah target ambisius sebesar Rp1,3 triliun dapat menjadi alat yang efektif bagi Samarinda untuk mencapai kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Adanya dorongan DPRD memberi momentum bagi Pemkot untuk segera merumuskan rencana aksi terukur dan melibatkan pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan peningkatan PAD tidak hanya ambisius secara angka, tetapi juga realistis dan adil dalam pelaksanaannya.
