Legislatif Dorong Aksi Nyata Normalisasi untuk Kurangi Genangan
Balikpapan — Penanganan banjir kembali menjadi fokus pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD, H. Yusri, menegaskan bahwa upaya pengendalian genangan air dan normalisasi sungai harus diprioritaskan sebagai bagian dari janji politik pemerintah daerah dan rangkaian visi misi Wali Kota H. Rahmad Mas’ud.
Dalam pertemuan di Gedung DPRD pada Selasa, Yusri menyampaikan bahwa masalah banjir tidak dapat diperlakukan sebagai program tahunan biasa karena menyentuh aspek kenyamanan warga serta reputasi Balikpapan sebagai kota beranda Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengingatkan bahwa infrastruktur kota perlu mencerminkan kesiapan Balikpapan menerima arus kunjungan dan investasi menuju IKN.
"Masalah banjir ini merupakan salah satu visi dan misi Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud. Hal ini adalah janji politik yang wajib dilaksanakan dan menjadi keharusan demi kenyamanan hidup warga. Kita ingin setiap kali hujan turun, warga tidak lagi merasa resah dan cemas akibat banjir,"
Yusri menyatakan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota, namun menekankan perlunya percepatan dan konsistensi pelaksanaan, terutama terkait normalisasi sungai dan perbaikan jaringan drainase. Menurutnya, bila persoalan tata air dibiarkan berlarut, dampaknya bukan hanya pada mobilitas warga tetapi juga citra kota di mata pengunjung dan investor.
Progres Pemerintah Kota dan Aksi Lapangan
Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) disebut telah menyusun master plan penanganan banjir secara bertahap. Beberapa tindakan nyata yang sedang berjalan antara lain pelebaran saluran drainase dan penataan ulang jaringan tata air di titik-titik yang selama ini sering menjadi sumber luapan.
Meski demikian, DPRD meminta adanya transparansi dan percepatan implementasi. Legislator menekankan pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan agar hasil pekerjaan bersifat berkelanjutan, bukan solusi sementara yang cepat rusak.
Implikasi terhadap Perencanaan Kota dan Investasi
Dari perspektif pembangunan, penanganan banjir terkait langsung dengan rencana jangka menengah kota. Selain dampak langsung pada kualitas hidup warga, masalah banjir dapat menghambat upaya menjadikan Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Banjir yang kerap terjadi saat musim hujan berpotensi menimbulkan kesan bahwa manajemen kota belum optimal, sehingga perlu langkah terkoordinasi dan terukur.
Pihak legislatif mendorong agar intervensi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup manajemen tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan di daerah aliran sungai, serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya menjaga saluran air tetap bersih dan bebas sampah.
Rencana Aksi dan Rekomendasi
Untuk memperjelas arah dan prioritas, DPRD mengusulkan beberapa rekomendasi agar penanganan banjir lebih efektif:
- Percepatan pelaksanaan normalisasi sungai pada titik-titik kritis yang telah diidentifikasi.
- Penguatan master plan dengan jadwal kerja terukur dan mekanisme evaluasi berkala.
- Koordinasi lintas dinas untuk pengendalian pemanfaatan lahan di bantaran sungai dan daerah resapan air.
- Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan drainase dan program pencegahan sampah di saluran air.
| Langkah Penanganan | Keterangan |
|---|---|
| Penyusunan master plan | Rencana bertahap oleh Dinas PU |
| Pelebaran saluran drainase | Tindakan fisik pada titik penyebab luapan |
| Penataan tata air | Perbaikan jaringan agar aliran lebih lancar |
Dalam mengawal implementasi, DPRD mendorong agar anggaran dan sumber daya difokuskan pada pekerjaan yang memberikan manfaat jangka panjang, bukan perbaikan sementara. Pengawasan legislatif juga dinilai penting untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan masalah baru.
Penanganan banjir di Balikpapan merupakan tantangan multidimensional yang memerlukan sinergi antara perencanaan teknis, pengelolaan ruang, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Sebagai kota yang menjadi gerbang menuju IKN, Balikpapan dituntut menunjukkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang baik agar layanan publik dan citra kota tetap terjaga.
Seluruh upaya ini, menurut DPRD, merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan agar ketika hujan turun, warga Balikpapan tidak lagi mengalami keresahan akibat genangan yang berulang.
