SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian. Langkah ini dilanjutkan seiring kebutuhan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pangan lain bagi masyarakat lokal dan mendukung pasokan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Data lahan: potensi besar, tantangan nyata
Berdasarkan data Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang diterima Gubernur, total potensi lahan di Kaltim mencapai sekitar 9,97 juta hektare dari keseluruhan wilayah seluas 14,16 juta hektare. Namun lahan yang berstatus sebagai luas baku sawah (LBS) jauh lebih kecil, yakni sekitar 46.640 hektare, dan dari jumlah itu hanya sekitar 31.104 hektare yang saat ini aktif diproduksi.
| Indikator | Luasan (ha) |
|---|---|
| Potensi lahan total | 9.970.000 |
| Wilayah total Kaltim | 14.160.000 |
| Luas baku sawah (LBS) | 46.640 |
| Sawah produktif | 31.104 |
| Lahan terindikasi alih fungsi | 5.300+ |
| Lahan tidak produktif | 9.600+ |
Angka tersebut menunjukkan adanya pengurangan lahan pertanian produktif. Pemerintah menilai kombinasi antara alih fungsi lahan dan lahan yang tidak digarap lagi menimbulkan risiko bagi ketersediaan pangan jangka menengah hingga panjang.
Respon pemerintah dan kebijakan yang disiapkan
Gubernur menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai modal utama ketahanan pangan. Ia menekankan agar kebijakan perlindungan lahan diperketat dan bantuan sarana-prasarana diprioritaskan kepada petani. Upaya yang diutarakan meliputi:
- Percepatan program cetak sawah di wilayah-wilayah strategis.
- Peningkatan intensifikasi lahan melalui penyediaan irigasi, benih unggul, dan pendampingan teknis.
- Penguatan regulasi untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- Peningkatan insentif dan dukungan untuk menjadikan sektor pertanian menarik bagi generasi muda.
"Lahan pertanian produktif menjadi modal utama kita untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat Kaltim secara mandiri,"
Pernyataan itu menggarisbawahi fokus Pemprov pada upaya ketahanan pangan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memerlukan tindakan nyata untuk menahan konversi lahan. Sumber data juga mencatat adanya sekitar 15.000 hektare lahan yang tidak produktif atau sudah berubah fungsi, terdiri atas lebih dari 5.300 hektare beralih fungsi dan lebih dari 9.600 hektare yang tidak lagi produktif.
Target wilayah pengembangan
Pemerintah berencana memprioritaskan perluasan dan optimalisasi lahan di sejumlah kabupaten yang dinilai berpotensi, termasuk Kabupaten Berau, Paser, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Intervensi di daerah-daerah ini diharapkan dapat menambah luasan sawah produktif serta memperkuat jaringan produksi pangan lokal.
Dampak dan tantangan implementasi
Meski memiliki potensi lahan yang besar secara keseluruhan, transformasi wilayah untuk keperluan industri, permukiman, dan infrastruktur menjadi salah satu faktor tekanan utama. Selain itu, kendala teknis seperti ketersediaan air irigasi, akses teknologi pertanian, dan regenerasi petani memerlukan solusi yang terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lokal.
Pemprov menyatakan komitmen menyediakan dukungan kebijakan dan sarana-prasarana, namun implementasi di lapangan akan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan alokasi anggaran yang konsisten. Keberhasilan program cetak sawah dan intensifikasi akan menentukan seberapa jauh Kaltim dapat mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
Pelaksanaan program dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan menjadi indikator kunci yang akan diawasi publik. Jika langkah-langkah ini berjalan efektif, Kaltim berpeluang memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus mendukung kebutuhan logistik IKN.
