Padang, — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong untuk mempercepat peralihan sistem transaksi keuangan daerah ke ranah digital melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sama halnya dengan upaya memperbaiki fondasi rumah adat agar kuat menahan angin perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat mewakili pimpinan daerah pada acara partnership yang diinisiasi oleh Bank Nagari pada 25 September 2026.
Digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi
Menurut Arry, peralihan ke sistem digital tidak boleh berhenti pada penggunaan alat atau perangkat lunak semata. Transformasi harus menjelma menjadi instrumen tata kelola yang memperbaiki kualitas layanan dan menegakkan akuntabilitas. Tanpa mekanisme penguatan kelembagaan dan sinergi, digitalisasi berisiko menjadi proyek parsial yang manfaatnya tidak maksimal.
"Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,"
Pernyataan tersebut menegaskan urgensi keterpaduan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan lain agar ekosistem transaksi digital berjalan serentak dan berkelanjutan. Menurutnya, bila seluruh pihak bergerak dalam arah yang sama, inovasi digital akan berdampak pada efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Manfaat yang diharapkan dari ETPD
Penerapan ETPD dipandang mampu membawa beberapa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
- Tertib administrasi melalui alur transaksi yang terdokumentasi secara digital;
- Efisiensi waktu dan biaya operasional berkat proses elektronik yang lebih cepat;
- Transparansi karena jejak transaksi lebih mudah diaudit dan dipantau;
- Akuntabilitas yang meningkat karena setiap aliran dana memiliki bukti elektronik.
Namun, Arry juga mengingatkan bahwa realisasi manfaat tersebut mensyaratkan kolaborasi kuat. Tanpa keterpaduan kebijakan dan dukungan infrastruktur dari berbagai pihak, sistem digital bisa berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Peran pemangku kepentingan
Dalam pertemuan itu, Sekda menekankan pentingnya peran berbagai aktor dalam mematangkan ekosistem ETPD. Keterlibatan perbankan, terutama lembaga yang mengelola transaksi pemerintah, diharapkan mampu menyediakan solusi teknis dan layanan yang sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
| Pemangku Kepentingan | Peran Utama |
|---|---|
| Pemerintah Daerah | Penetapan kebijakan, implementasi layanan digital pada tingkat OPD |
| Pemerintah Pusat | Standarisasi, regulasi, dan dukungan integrasi lintas daerah |
| Perbankan | Penyedia platform transaksi, infrastruktur pembayaran, dan layanan pendukung |
| Pemangku Kepentingan Lain | Akuntan, auditor, dan pihak teknologi informasi untuk pengawasan dan inovasi |
Penekanan pada kolaborasi ini selaras dengan kebutuhan agar inovasi digital tidak berhenti pada pilot project, melainkan masuk ke proses bisnis pemerintahan sehari-hari sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik.
Tantangan dan pijakan ke depan
Meski potensinya besar, penguatan ETPD juga menghadapi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, antara lain kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, integrasi sistem antar-instansi, serta aspek keamanan data. Tanpa perhatian terhadap hal-hal tersebut, program digitalisasi berisiko menemui hambatan pelaksanaan.
Oleh karena itu, Arry mengimbau agar agenda peningkatan kapabilitas teknis dan tata kelola menjadi bagian integral dari rencana implementasi. Langkah-langkah pelatihan, pembaharuan sistem, dan penyusunan prosedur operasional harus berjalan paralel untuk memastikan proses digitalisasi menghasilkan dampak yang nyata.
Transformasi transaksi keuangan daerah menjadi digital dipandang sebagai salah satu jalan untuk menata pemerintahan yang lebih efektif dan terbuka. Dengan penguatan ETPD yang terencana dan melibatkan seluruh pihak, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menanggung beban perubahan zaman sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai catatan akhir, upaya mempercepat digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan publik — suatu pekerjaan yang memerlukan kesabaran, kebijaksanaan, dan kebersamaan, sebagaimana nilai-nilai yang mengalir dalam budaya Minangkabau.