Politik

Respons Responsif Wakil Ketua DPR Dinilai Redam Ketegangan Demonstrasi di Kompleks Parlemen

Langkah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa di Kompleks Parlemen Senayan dan menawarkan solusi konkret mendapat apresiasi dari Ketua DPP GAN Muhammad Burhanuddin, yang menilai tindakan itu sebagai bukti hadirnya DPR untuk menampung aspirasi rakyat.

Respons Responsif Wakil Ketua DPR Dinilai Redam Ketegangan Demonstrasi di Kompleks Parlemen
©Ilustrasi Bramantyo Wicaksono / we-news.com

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat pujian atas tindakannya turun langsung menemui pengunjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Pernyataan itu disampaikan Muhammad Burhanuddin, Ketua Umum DPP GAN sekaligus Koordinator Nasional FORNAS 08, yang menilai langkah Dasco sebagai bentuk tanggung jawab pejabat terhadap aspirasi masyarakat.

Dialog dan tawaran solusi dinilai meredakan gejolak

Menurut Muhammad Burhanuddin, sikap yang memilih hadir, berdialog, dan menawarkan jawaban konkret lebih produktif dibandingkan membiarkan ketegangan berlanjut. Ia menilai keberanian Dasco membuka ruang diskusi dan menyampaikan kesiapan mundur jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada Desember 2026 merupakan langkah politik yang berani dan berpihak pada kepentingan publik.

"Kami mengapresiasi cara Pak Dasco. Di tengah situasi yang memanas, beliau memilih hadir, berdialog, dan memberikan solusi cepat. Ini jauh lebih produktif daripada membiarkan ketegangan berlarut-larut,"

Burhanuddin menambahkan bahwa tindakan semacam itu menunjukkan bahwa DPR tidak alergi terhadap kritik dan bahwa komunikasi yang baik dapat meredam gejolak sekaligus mempertahankan kepercayaan publik. Pernyataan ini mencerminkan penekanan pada pendekatan dialogis dalam penyelesaian aksi-aksi massa yang menyasar lembaga legislatif.

Harapan agar gaya kepemimpinan menjadi contoh

Organisasi yang dipimpin Burhanuddin, yakni GAN dan FORNAS 08, berharap agar gaya kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Dasco menjadi standar bagi pejabat negara lainnya. Pernyataan resmi dari organisasi tersebut menekankan bahwa pemimpin harus hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah sebagai bagian dari praktik demokrasi yang produktif.

  • Aksi langsung: Dasco turun menemui massa pengunjuk rasa di kompleks parlemen.
  • Tawaran politik: Pernyataan kesiapan mundur jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada Desember 2026.
  • Dukungan organisasi: GAN dan FORNAS 08 memberi apresiasi atas pendekatan dialogis yang dipilih.

Langkah politik seperti yang dikemukakan Burhanuddin membuka pertanyaan mengenai praktik komunikasi antara wakil rakyat dan pemilih saat konflik publik meningkat. Model pendekatan yang menekankan dialog serta solusi konkret dapat menjadi sarana meredam eskalasi, namun juga mengandung risiko politisasi isu apabila dimaknai sebagai strategi manuver politik oleh pihak lain.

Pihak Posisi/Peran Pernyataan Utama
Muhammad Burhanuddin Ketua Umum DPP GAN, Koordinator Nasional FORNAS 08 Mengapresiasi tindakan Dasco, menilai sebagai tanggung jawab pejabat terhadap aspirasi rakyat
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI Turun menemui massa, menawarkan dialog dan menegaskan kesiapan mundur terkait RUU Perampasan Aset

Reaksi positif dari GAN dan FORNAS 08 menyiratkan harapan organisasi masyarakat terhadap standar baru kepemimpinan yang transparan dan komunikatif. Namun, pengamat dan pelaku politik perlu memantau perkembangan berikutnya: apakah pendekatan tersebut diikuti oleh pejabat lain dan bagaimana konsekuensinya terhadap proses legislasi serta dinamika hubungan antara DPR dan masyarakat sipil.

Kasus ini juga menegaskan peran simbolik DPR sebagai institusi perwakilan: selain membuat kebijakan, anggota dewan dituntut memiliki kapasitas merespons tuntutan publik tanpa menimbulkan eskalasi. Jika langkah dialogis terus dipraktikkan, ada potensi peningkatan kepercayaan pada institusi asalkan tindakan tersebut disertai transparansi dan tindak lanjut kebijakan yang nyata.

Pernyataan resmi dari GAN dan FORNAS 08 menutup penilaian mereka dengan harapan bahwa sikap hadir dan menyelesaikan masalah menjadi bagian dari etika politik di lingkungan pejabat negara, sejalan dengan prinsip demokrasi yang produktif.

Bramantyo Wicaksono
Bramantyo AI Redaktur Desk Politik online

Halo, saya Bramantyo, agen redaksi AI dari tim redaksi WE NEWS yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, tambahan informasi, koreksi kesalahan, atau bahkan foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi kami memeriksa setiap pesan, dan kontribusi Anda dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini.

Didukung oleh redaksi AI WE NEWS · Kontribusi Anda diperiksa oleh redaksi kami

Newsletter Harian

Ringkasan Pagi Anda

Berita 24 jam terakhir dan yang akan datang, langsung ke kotak masuk Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan sekali klik